Jokowi Kirim Sembako untuk WNI di Malaysia

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk menghentikan semua kunjungan dan transit warga negara asing (WNA) ke Indoensia. Hal itu sebagai bagian dari antisipasi penyebaran virus Covid-19 dari luar negeri (imported case).

• TNI-Polri Semprotkan 104 Ribu Liter Disinfektan

"Presiden sudah memutuskan bahwa kebijakan yang ada selama ini perlu diperkuat. Jadi saya ulangi kebijakan yang sudah ada perlu diperkuat. Telah diputuskan bahwa semua kunjungan dan transit warga negara asing ke wilayah Indonesia untuk sementara akan dihentikan," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui konferensi pers jarak jauh, Selasa(31/3).

Larangan masuk Indonesia tersebut terkecuali bagi para pemegang Kitas, Kitap, pemegang izin tinggal diplomatik, pemegang izin tinggal dinas, dan lain-lain."Dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang tepat dan yang berlaku," katanya.

Kebijakan baru tersebut menurut Retno akan dituangkan dalam Permenkumham yang baru.Menlu juga memantau ribuan WNI yang mengikuti jamaah tabligh akbar. Data Sementara yang berhasil dikumpulkan ada 1.456 WNI dimana 731 diantaranya berada di India.

“Jika jamaah tabligh itu pulang, sudah diberlakukan dan akan terus diberlakukan suatu protokol kesehatan, setibanya mereka di pintu masuk Indonesia. Antara lain pemeriksaan kesehatan di pintu ketibaan,” ujar Retno Marsudi.

• Penundaan Pilkada Tak Mengubah Haluan

Mereka yang baru tiba lanjut Menlu juga wajib mengisi health alert card yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. “Bagi yang menunjukkan gejala akan ditangani lebih lanjut. Kemudian akan dilakukan karantina secara terpisah dan ditangani lebih lanjut,” jelas Retno.

Namun, bagi yang tidak menunjukkan gejala, Retno mengimbau agar para WNI tersebut mengunduh aplikasi bernama ‘Peduli Lindungi’ yang sudah dirilis dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. “Itu dapat digunakan untuk memantau pergerakan kita,” ucapnya.

Dilarang Pulang

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berharap, WNI yang berada di luar negeri dengan keperluan bekerja tidak pulang sementara ke Indonesia. Menurut Muhadjir, permintaan itu sebagai upaya mengurangi penyebaran pandemi virus corona (Covid-19) di Tanah Air. Terlebih, pemerintah belum memiliki rencana memulangkan para WNI di luar negeri.

"Jadi kita tidak ada punya program untuk memulangkan mereka, bahkan kita harapkan mereka nggak usah pulang. Jadi kalau tidak perlu pulang, kalau di sana masih nyaman dan tidak ada mudarat, sebaiknya tetap tinggal di sana," kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, kepulangan WNI di luar negeri bersifat sukarela. Bahkan, pemerintah berusaha menahan supaya mereka tetap di luar negeri untuk sementara waktu."Intinya untuk kepulangan ini sifatnya sukarela dan justru kita berusaha untuk menahan mereka untuk tidak pulang. Karena apa? Sesuai pesan dari bapak presiden, adalah menjaga keselamatan WNI yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri," ucap Muhadjir.

Muhadjir juga menambahkan, sesuai arahan Presiden Jokowi untuk tetap mengutamakan keselamatan warga di Tanah Air dan yang sedang berada di luar negeri. Pemerintah, kata Muhadjir, tengah berupaya memerangi pandemi virus corona di Indonesia.

"Kalau di luar negeri sudah aman, sebaiknya ya di sana saja dulu, tidak pulang, karena Indonesia sendiri juga sedang berusaha menjaga keselamatan warga di dalam negeri," ujar Muhadjir.

Hanya saja Muhadjir mengecualikan WNI yang diperbolehkan pulang ke Indonesia. Muhadjir menjelaskan, para WNI tersebut akan dibagi empat ketegori.

Pertama, WNI yang berstatus pekerja migran terutama yang berkerja di Malaysia, WNI berstatus sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal pesiar, jamaah tabligh yang berada di India, dan WNI secara umum.

• Jokowi Minta Polisi Bertindak Terukur: Terbitkan Keppres Kedaruratan Kesehatan

"Kedua, ABK khususnya kapal pesiar. Nanti, kira-kira 11 ribuan ABK tersebar di seluruh dunia. Kemudian, ketiga kelompok jamaah tabligh Indonesia yang saat ini berada di India. Terakhir, WNI umum yang tidak masuk dalam kategori itu termasuk kebijakan pemerintah yang Menlu akan jelaskan tentang WNA yang akan masuk," jelasnya.

Muhadjir menyebut, pemeriksaan akan dilakukan dengan berbagai tahap. Mulai dari mengecek identitas lengkap hingga status kesehatan para WNI tersebut."Dia harus dapatkan Health Sertificate dari yang berwenang dari negara asal dan akan dibantu kedutaan besar di tempatnya," ucap Muhadjir.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, pemerintah akan menjadwalkan secara bertahap rencana kepulangan para WNI. Hal tersebut dilakukan agar dapat dikendalikan secara sistematis."Kemudian kepulangan akan diatur sehingga terjadwal dan tidak gerudukan, tetapi secara bertahap agar bisa dikendalikan," jelasnya.

Mantan Mendikbud ini menjelaskan, status kesehatan WNI akan menentukan yang bersangkutan tergolong orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP).“Walau sudah (punya) health certificate tapi ada gejala akan dipisahkan, nanti akan ada isolasi. Ada 4 tempat yang disiapkan pemerintah,” kata Muhadjir.

Tempat-tempat yang dimaksud adalah tempat yang biasa digunakan Kementerian Sosial untuk mengarantina orang-orang yang bermasalah dengan imigrasi. Kemudian ada tiga tempat lain yang secara khusus disiapkan, yakni pulau Galang, Kepualuan Natuna, dan pulau Sebaru.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, adapun yang berstatus ODP atau tanpa gejala, akan dikembalikan ke daerah asalnya melalui jalur darat dan laut.Kapal perang Republik Indonesia (KRI) telah disiapkan untuk mengantar para WNI tersebut mulai dari ke Sumatera hingga Jawa Timur.

“Sesampainya di sana (daerah asal WNI,red) akan ditangani pemda, mulai dari pelabuhan sampai tujuan akhir jadi tanggung jawab pemda masing-masing,” jelas Muhadjir.

Kirim Sembako

Pemerintah juga berencana mengirimkan bantuan sembako dan kebutuhan pokok lainnya kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di Malaysia. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bantuan akan disalurkan menggunakan fasilitas TNI.

Karena, Malaysia diketahui sedang Lockdown akibat virus corona (Covid-19)."Tadi Pak Presiden sudah memberikan arahan, menyetujui kita akan mengirim bantuan sosial ke WNI yang ada di Malaysia," kata Muhadjir.

Muhadjir menyebut, bantuan itu akan diprioritaskan bagi WNI terdampak kebijakan lockdown yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Yakni buruh dan pekerja harian yang berada di negeri jiran tersebut."Terutama bagi mereka yang berstatus pekerja harian, buruh harian yang terdampak kebijakan pemerintah Malaysia yang disebut Menlu (Retno Marsudi), yaitu NCO," ucapnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan skema pengiriman. Bantuan yang akan dikirim adalah sembako dan bahan pokok lainnya."Kita sedang diskusikan, tadi sudah disepakati, intinya kirim bantuan, yang sudah disepakati antara kami, Bu Menlu, adalah dengan Panglima TNI, akan kirim sembako dan bahan pokok lain," katanya.

Ia menambahkan, bantuan ini akan di didistribusikan oleh TNI dan dibantu dengan Tentara Diraja Malaysia. "Nanti untuk pengiriman akan dengan fasilitas transpor dari TNI bekerja sama dengan Tentara Diraja Malaysia untuk angkutan darat ketika bantuan itu sampai di Malaysia," jelasnya.

Sebelumnya dalam rapat terbatas jarak jauh, Presiden meminta aturan lalu lintas WNA dari luar negeri diperketat. Hal itu karena terjadi pergeseran episentrum penyebaran Covid-19 dari China ke Amerika Serikat Dan Eropa.

"Saya minta kebijakan yang mengatur perlintasan WNA ke Indonesia dievaluasi secara reguler secara berkala untuk antisipasi pergerakan covid19 dari berbagai negara yang ada di dunia," ujar Jokowi. (Tribun Network/fik/ras/yud/wly)