Update Virus Corona Sulut

Wacana Penundaan Pilkada 2020 Akibat Covid-19, Ini Kata KPU Boltim

Tak sedikit kegiatan atau agenda besar yang melibatkan massa tertunda dikarenakan Virus Corona

Tribun manado / Siti Nurjanah
Foto bersama Ketua KPU hingga anggota KPU Boltim bersama KPU RI pada launching tahapan Pilkada 2020 Boltim beberapa Waktu lalu 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Penyebaran virus corona atau Covid-19 dari hari ke hari semakin meluas.

Tak sedikit kegiatan atau agenda besar yang melibatkan massa tertunda dikarenakan virus yang menyebar pertama kali dari China tersebut.

Bahkan, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah membahas sejumlah opsi terkait penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akibat wabah virus corona.

Salah satunya adalah penundaan selama satu tahun hingga September 2021 mendatang.

Terkait wacana penundaan tersebut pun mendapat tanggapan serius dari KPU di berbagai wilayah di tanah air, termasuk KPU Bolaag  Mongondow Timur (Boltim).

Ketua KPU Boltim Jamal Rahman Iroth mengatakan, kalau di KPU sendiri hingga saat ini sudh menunda empat tahapan, namun untuk di Boltim hanya tiga tahapan tanpa verifikasi perseorangan.

Cegah Penyebaran Virus Corona, Daerah Ini Bakal Lakukan Pembatasan Orang Masuk dari Luar

Tahapan-tahapan tersebut di antaranya yaitu pelantikan PPS, perekrutan PPDP dan pencocokan daftar pemilih serta verifikasi perseorangan yang sudah ditunda dan akan ditunda.

"Tapi itu tahapan, dan itu kewenangan ada di KPU RI. Kemudian melaksanakan secara hirarki, karena ini pemilihan serentak berarti apabila KPU RI mengambil kebijakan maka kami hanya tinggal mengikutinya," ucapnya, kepada Tribunmanado.co.id, Senin (30/3/2020).

Lanjutnya, KPU tidak bisa menunda pemungutan suara tanpa berkoordinasi dengan DPRD.

"Kemudian, ada juga beberapa terutama masyarakat umum yang mungkin bertanya-tanya berarti KPU bisa menunda tanggal pencoblosan atau tanggal pemungutan suara yaitu 23 September 2020 yang sudah ditetapkan. Setahu saya bahwa penetapan hari pemungutan sara itu di Undang-Undang (UU) 10 tahun 2016 pasal 201, berarti kewenangannya harus dirubah undang-undang apabila ada penundaan," ucapnya.

Polisi Masih Persuasif Tangani Kerumunan Orang, Kapolda: Emang Kayak di India?

Halaman
12
Penulis: Siti Nurjanah
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved