Kemendagri dan DPR Setuju KPU Tunda Pilkada

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat setuju serta menganggap tepat keputusan Komisi Pemilihan Umum menunda empat tahapan Pilkada 2020. Langkah penundaan dilakukan mengingat penyakit virus Corona 2019 atau Covid-19 telah meluas ke 20 provinsi.

• Tamu Hotel Nikmati ‘Stimulus Corona’: Manado Kehilangan Rp 147,9 M

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai, kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan Pilkada 2020 karena pandemi Covid-19 merupakan langkah tepat. "Saya kira langkah yang diambil KPU itu cukup tepat dengan situasi penyebaran pandemi corona yang semakin luas hingga saat ini," kata Doli di Jakarta, Senin (23/3).

Doli mengatakan, menurut informasi yang didapatnya, ada penyelenggara pemilu di daerah yang terpapar Covid-19.  Menurutnya, keputusan untuk menunda tahapan Pilkada yang saat ini sedang berjalan, dapat sangat dipahami. "Sesuai dengan yang pernah juga saya sampaikan, kita tentu perlu menyesuaikan diri terhadap maklumat yang telah dikeluarkan pemerintah," ujar Doli.

Menurut Doli, ditetapkannya masa darurat bencana akibat Covid-19 hingga akhir Mei, pemerintah sesungguhnya sedang melakukan upaya pengendalian terhadap pandemi virus tersebut.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu berharap situasi segera dapat dikendalikan pemerintah dan masa darurat tidak diperpanjang lagi. "Sehingga tahapan Pilkada bisa kembali dilanjutkan dan disesuaikan, dan hari pencoblosan yaitu tanggal 23 September 2020 bisa tetap dilaksanakan," katanya.

Kementerian Dalam Negeri dapat memahami keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda sejumlah tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Perubahan jadwal tahapan tersebut, merupakan kewenangan KPU sebagai penyelenggara Pilkada.

"Kami juga memahami alasan perubahan didasarkan atas pertimbangan obyektif kondisi penyebaran Covid-19," kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Kastorius Sinaga.

Kastorius mengakui, ada berbagai arahan teknis menyangkut langkah-langkah pencegahan Covid-19 di Indonesia. Tak heran jika hal itu berdampak pada penyelenggaraan Pilkada 2020 yang tahapannya sudah dimulai sejak bulan ini. Ia pun menyebut bahwa Kemendagri akan segera berkoordinasi dengan KPU terkait hal ini.

"Kita akan terus mencermati perkembangan dampak Covid-19 terus menerus hingga bulan Juli 2020 berikut dampaknya ke tahapan Pilkada," ujar dia. Menurut Kastorius, jika penyebaran Covid-19 diperkirakan masih tinggi pada Juli hingga September, harus ada upaya revisi Undang-undang Pilkada.

• Perangi Corona: ODSK Telekonferensi Cegah Covid

Sebab, bisa saja kondisi ini menunda pemungutan suara Pilkada yang rencananya dilaksanakan pada 23 September 2020. Adapun jadwal pemungutan suara ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. "Dan perubahan undang-undang tentu dengan persetujuan DPR," kata dia.

KPU mengeluarkan surat keputusan penundaan tahapan Pilkada 2020. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan KPU bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020.

"Memutuskan, menetapkan penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020," bunyi surat keputusan KPU yang dikutip dari dokumen Ketua KPU Arief Budiman sebagaimana diterima redaksi Tribun.

Berdasarkan dokumen, empat tahapan Pilkada yang ditunda pelaksanaannya. Pertama, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan. Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, dan keempat adalah tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Namun demikian, penundaan tersebut tidak termasuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang rencananya akan dilaksanakan pada 23 September 2020. "Kami belum bicara penundaan waktu penghitungan dan pemungutan suara," kata Komisioner KPU Viryan Azis.

Adapun langkah penundaan sejumlah tahapan Pilkada diambil menyusul perkembangan penyebaran virus corona yang kini telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah Indonesia.

Menurut Viryan, belum adanya rencana penundaan pemungutan dan penghitunhan suara karena pihaknya masih melihat perkembangan wabah corona. "Sangat bergantung pada kondisi Covid-19," ujar dia.

Ketentuan mengenai hari pemungutan dan penghitungan suara telah diatur dalam Pasal 201 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Seandainya tahapan tersebut akan ditunda atau diubah, harus ada revisi undang-undang yang mengaturnya.

"Bisa revisi undang-undang atau (penerbitan) perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang)," kata dia. Viryan melanjutkan, jika revisi UU ditempuh, prosesnya berada di tangan DPR. Sementara itu, proses penerbitan Perppu menjadi kewenangan Presiden.

• Kurs Rupiah Dekati Rekor Buruk Krisis 98

Hindari Tatap Muka

Pernyataan senada disampaikan Direktur Eksekutif  Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Ia menilai, langkah Komisi Pemilihan Umum ( KPU) untuk menunda empat tahapan pemilihan kepala daerah ( Pilkada) 2020 merespons penyebaran covid-19 sudah tepat. "Penundaan aktivitas tahapan itu adalah tepat," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Menurut Titi, empat tahapan pilkada yang ditunda mengharuskan adanya pertemuan tatap muka atau berkumpulnya penyelenggara pemilu dengan pemilih. Padahal, interaksi langsung adalah salah satu langkah yang harus dikurangi untuk mencegah penyebaran virus corona.

"Dengan langkah ini, tahapan pilkada sebagai ajang transisi kepemimpinan daerah dapat disesuaikan pelaksanaannya dengan perkembangan penanganan covid-19," ujar Titi.

Namun demikian, penundaan sejumlah tahapan pilkada ini dipastikan berdampak pada tahapan selanjutnya. Misalnya, penundaan tahapan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan akan berdampak pada tahapan pendaftaran calon.

Jika tahapan ini pelaksanaannya mundur dari jadwal, kampanye dipastikan juga mundur. Bisa saja tahapan dipaksa dilaksanakan berhimpitan, tapi hal ini akan berdampak pada semakin beratnya beban petugas di lapangan dan bisa mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemilu.

Oleh karenanya, Perludem merekomendasikan supaya KPU mengalkulasikan dengan komprehensif dampak penundaan tahapan ini terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan yang lainnya. "Kalau dari sisi implikasi teknis, setidaknya tahapan pemilu juga akan bergeser paling sedikit dua bulanan. Tentu ini juga akan menggeser hari pemungutan suara," kata dia.  

Perlu Skenario Pilkada

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan menilai tepat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah wabah virus Corona atau Corona virus disease 2019 (covid-19).

Apalagi mengingat tahapan-tahapan yang ditunda itu memerlukan interaksi yang dekat dan melibatkan banyak pihak.  "Itu sudah tepat. Karena, tahapan tahapan yg ditunda itu memerlukan interaksi yang dekat dan melibatkan banyak pihak baik penyelenggara, peserta pemilu, masyarakat, dan lainnya," ujar Djayadi Hanan ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (23/3).

Menurut dia, semua aparat negara harus memusatkan perhatian, sumber daya, dan sumber dana untuk bersama sama menghadapi krisis covid 19 ini.

Bahkan, KPU harus segera melakukan koordinasi dengan DPR  dan pemerintah untuk segera menetapkan sejumlah skenario dan langkah langkah untuk pilkada 2020.  "Skenario terbaik tentu sesuai rencana. Tapi harus disiapkan dari sekarang apa opsi-opsi yang harus diambil, termasuk skenario penundaan pilkada secara keseluruhan," jelasnya.

Ini penting, karena tak ada yang tahu persis berapa lama krisis covid 19 ini akan berlangsung. Hal senada juga disampaikan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego.

"Bencana covid 19 mengajarkan kita untuk lebih realistis. Jangan terlalu optimis atau pesimis.  Dalam membuat agenda, harus diperhitungkan sisi masalahnya. Kalau sudah begini, semua wajib direschedule," ucapnya. (Tribun Network/mam/mal/kps)