Olly Pilih Maurits dan Franky: MEP dan SAS Cari Pasangan

Golkar Minsel mengirim ketiga nama itu ke DPD Golkar Sulut menurut surat rekomendasi partai. Nama itu juga sudah dibahas dalam rapat pleno diperluas tingkat provinsi dan kemudian DPD I Golkar Sulut mengirim hasil itu ke DPP.

Kelembagaan buruk

Pengamat politik dari Universitas Sam Ratulangi, Ferry Liando menyebut, kelembagaan partai politik (parpol) kurang baik jika belum memunculkan bakal calonnya untuk Pilkada 2020. "Belum dimunculkannya bakal calon kepala daerah oleh sebagian parpol membuktikan bahwa kelembagaan parpol itu sangat buruk," kata Ferry, Jumat kemarin.

Ia menyatakan, jika parpol memiliki mekanisme organisasi yang profesional, harusnya jauh sebelum tahapan pilkada masing-masing parpol sudah memiliki kader yang dipersiapkan sebagai bakal calon. "Fungsi parpol itu adalah mempersiapkan calon-calon pemimpin, kemudian para calon itu diseleksi untuk mendapatkan figur terbaik yang diusung sebagai bakal calon kepala daerah," jelasnya.

Pengamat itu mengungkapkan, harusnya jauh sebelum tahapan pilkada, figur bakal calon sudah harus dipersiapkan. "Negara melaui APBN dan APBD membantu pembiayaan parpol dengan maksud agar parpol mampu memperkuat kelembagaannya termasuk mempersiapkan calon-calon pemimipin," bebernya.

Sebut dia, parpol yang belum mengumumkan bakal calon adalah parpol yang gagal. "Reputasi suatu parpol akan makin buruk kalau yang diusung sebagi calon adalah bukan dari kader parpol," tegas pengamat politik Unsrat itu.

• Jenderal Idham Azis Beri Penghargaan Pada Dua Polisi yang Viral, Sikap Kapolri Tuai Pujian

Ferry menuturkan, jika suatu parpol akhirnya mengusung calon yang bukan berasal dari kader parpol, patut diduga parpol itu menerima mahar dari calon.
"Jika tindakan mahar benar terjadi harusnya calon yang diusung parpol itu tak boleh dipilih karena telah membuat garis moral yang tidak baik," ujarnya.

Kata dia, pilkada berkualitas adalah pilkada yang dilaksanakan dengan menjunjung tinggi moralitas. Lanjutnya, calon yang hanya menyuap parpol untuk pencalonan adalah calon tak punya moral. Apalagi, mendapatkan dukungan rakyat atau pemilih dengan cara menyogok pula.

"Belakangan ini rakyat makin kesulitan, oleh karena itu jangan lagi diperparah oleh tampilannya pemimpin yang tidak bermoral yang mendapatkan kekuasaannya dengan cara main-main uang," terang dia.

Pengamat politik itu yakin parpol di Sulut punya tabiat baik untuk menyeleksi calon terbaik. Yaitu dalam sisa waktu sebelum pendaftaran pasangan calon pada 16 Juni 2020-18 Juni 2020. "Meski harus terburu-buru tetapi jika serius pasti parpol bisa mendapatkan calon-calon terbaik," pungkasnya. 

GSVL-Mor Bakal Pecah Kongsi

Dua poros kekuatan politik berpotensi saling berhadapan di Pilkada Kota Manado. Partai Demokrat dengan sosok Wakil Wali Kota Manado Mor Bastian dan Partai Nasdem dengan sosok Wali Kota Manado GSV Lumentut.
Mor ingin naik ‘kelas’ jadi Wali Kota Manado menggunakan kendaraan Demokrat. Bendahara Demokrat Sulut juga ini mendapat dukungan elite di DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY bahkan menyampaikan langsung mendukung Mor maju calon wali kota ketika datang ke Kota Manado beberapa waktu lalu. Demokrat punya modal 6 kursi DPRD Manado, meski 'tiket' untuk maju pilkada belum cukup. Minimal parpol harus punya 8 kursi atau 20 persen kursi DPRD. Mor cukup gencar sosialisasi, ia menggunakan tagline ‘Manado Diberkati’ sesuai singkatan namanya MDB. Sejumlah partai pun sudah disambangi Mor, Nasdem, Demokrat dan PDIP.

Sementara GSVL ingin melanjutkan supremasi kekuasaan dengan mendukung sang istri Julyeta Paulina Amelia Runtuwene (JPAR) untuk memenangi Pilkada Manado melalui Nasdem. GSVL mengatakan, kalau ia jadi diusung Nasdem maka istrinya tak ikut pilkada, sebaliknya jika tak diusung istrinya akan maju Pilkada Manado.

"Cuma satu yang akan ikut. Kalau saya ikut, berarti ibu tidak, kalau saya tidak berarti ibu yang ikut. Kalau dua-dua, namanya serakah," ungkapnya lagi.
JPAR merupakan nama jargon istri GSVL yang mulai disosialisasikan di alat peraga sosialisasi semisal baliho dan spanduk. JPAR masih menjabat Rektor Unima bergelar doktor.