Tanggapan Cawagub DKI Riza Patria dan Nurmansjah soal Penanganan Banjir Jakarta saat di Mata Najwa

TRIBUNMANADO.CO.ID - Dua calon wakil gubernur DKI Jakarta yakni Politisi PKS Nurmansjah Lubis dan Politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria memberi tanggapan terkait penanganan banjir Jakarta.

Tanggapan tersebut mereka sampaikan dalam acara  Najwa Shihab

Riza Patria meyakini dari Sutiyoso, Fauzi Bowo, Jokowi, Ahok, hingga Anies pasti memiliki tujuan baik untuk memperbaiki kualitas kehidupan di Jakarta.

Dilansir Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Riza Patria dalam tayangan Mata Najwa unggahan YouTube Najwa Shihab, Rabu (26/2/2020).

Ketika diminta Najwa Shihab untuk mengomentari Anies, Riza Patria tak membandingkan prestasi Anies dengan gubernur sebelumnya.

Malahan, Riza Patria menganggap semua Gubernur Jakarta sama-sama memiliki maksud baik untuk Jakarta.

"Yang pertama kita harus punya keyakinan bahwa semua gubernur, mulai dari Bang Yos, Bang Foke, Pak Jokowi, Ahok, sekarang Anies, punya tujuan dan maksud yang sama ingin Jakarta lebih baik," ucap Riza Patria.

Soal penanganan banjir, Riza Patria juga enggan menyalahkan kepemimpinan gubernur yang sudah-sudah lantaran ia meyakini tiap individu pemimpin pasti punya cara tersendiri.

"Yang kedua termasuk soal penanganan banjir. Nah soal penanganan banjir, setiap pemimpin itu memang punya gaya dan caranya masing-masing," kata Riza Patria.

"Tapi tujuannya sama, ingin masalah banjir cepat selesai," tegasnya.

Riza Patria juga mendorong masyarakat untuk tidak lagi mempermasalahkan metode untuk menyelesaikan banjir.

Namun ia lebih menekankan bagaimana jajaran pemerintah bekerjasama untuk mewujudkan masterplan yang sudah ada.

"Menurut saya kita tidak mempermasalahkan lagi apa yang disebut normalisasi, naturalisasi," kata Riza Patria.

"Tapi mari kita bersama-sama menyepakati masterplan yang memang sudah disepakati antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan merealisasikan bersama," imbuhnya.

Riza Patria juga tidak ingin masalah banjir hanya dibebankan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah saja.