Berita Nasional
DPR Desak Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Sri Mulyani Minta Pertimbangkan Kondisi Keuangan Negara
Terkait penolakan DPR RI terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Menkeu meminta mereka juga memahami kondisi keuangan negara.
Editor:
Isvara Savitri
lihat foto
Namun, Misbakhun juga menegur Kementerian Keuangan yang selama ini dinilai belum optimal mengumpulkan penerimaan perpajakan, serta terlalu banyak mengalokasikan belanja bunga utang yang tidak produktif.
Padahal, hal itu dapat menambah ruang fiskal untuk menyediakan jaminan sosial yang lebih untuk masyarakat.
“Shortfall pajak yang hampir Rp 246 triliun, lalu biaya bunga utang juga harus diperkecil, sehingga ini kan harusnya justru bisa digunakan untuk membayar jaminan sosial. Pengelolaan APBN juga harus diperkuat,” tandas dia.(*)
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Soal tarif iuran BPJS, Menkeu minta DPR pahami kemampuan keuangan negara".
