Berita Nasional

DPR Desak Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Sri Mulyani Minta Pertimbangkan Kondisi Keuangan Negara

Terkait penolakan DPR RI terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Menkeu meminta mereka juga memahami kondisi keuangan negara.

DPR Desak Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Sri Mulyani Minta Pertimbangkan Kondisi Keuangan Negara
(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)
Ilustrasi Rapat 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Terkait permintaan DPR RI yang menginginkan agar iuran BPJS Kesehatan tidak jadi naik, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta mereka turut mempertimbangkan posisi keuangan negara.

Menkeu menilai permintaan parlemen untuk membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2019 tentang kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan berisiko terhadap keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta keuangan negara ke depan. 

“Kita tetap ingin memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat namun kemampuan negara memberikan jaminan sosial, khususnya JKN, sangat tergantung dari kemampuan keuangannya juga. Jadi tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi,” tutur Sri Mulyani saat menghadiri Rapat Kerja Gabungan Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI bersama pemerintah, Selasa (18/2/2020).

Sri Mulyani mengingatkan bahwa selama ini pemerintah pusat telah menggelontorkan suntikan dana untuk BPJS Kesehatan sejak 2015-2018 sebesar Rp 25,7 triliun. 

Tahun lalu, pemerintah juga telah menambah talangan untuk peserta PBI pusat dan daerah sebesar Rp 13,5 triliun yang bersumber dari APBN 2019.

Kenaikan tarif iuran yang diatur dalam Perpres 75/2019 telah membantu memperbaiki posisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) tahun 2019 yang semula diperkirakan defisit mencapai Rp 32 triliun.

“Namun dengan Perpres pun, tetap terdapat gagal bayar BPJS Kesehatan sebesar Rp 15,5 triliun kepada 5.081 fasilitas kesehatan per 31 Desember 2019 yang menjadi beban tahun 2020,” terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, pembatalan kenaikan tarif iuran BPJS memang mungkin menyelesaikan satu masalah pada masyarakat. 

Namun, bukan tak mungkin keputusan itu malah menimbulkan masalah lain yang justru lebih pelik ke depan termasuk masalah pada rumah sakit-rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan selama ini.

“Yang terjadi bahkan banyak kewajiban BPJS Kesehatan yang lebih dari satu tahun tidak bisa dibayarkan sehingga rumah sakit banyak mengalami situasi sulit. Itu fakta yang harus kita lihat juga,” ujar bendahara negara itu.

Halaman
12
Editor: Isvara Savitri
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved