Tetty Cagub Tunggal Golkar: DPP Minta Kader Sosialisasi Figur CEP

Lasut menyampaikan selamat bertugas kepad CEP dan terus menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan guna membesarkan partai untuk merebut kembali kejayaan Golkar di Sulut.

Kata dia, Golkar harus menang sebagai pengusung maupun sebagai pendukung pada pilkada. "Golkar telah berkomitmen dalam pilkada ini, bahwa calon kepala daerah harus mempunyai kontribusi dalam membesarkan partai. Harus mempunyai integritas dan kredibilitas sebagai contoh masyarakat. Kemudian bisa berjalan sesuai mekanisme partai. Untuk itu diingatkan dan yang paling penting yakni Golkar memang tanpa mahar," ujarnya.

Direktur Forum Demokrasi Lentera, Boy Paparang, menanggapi hasil Musda Golkar Sulut yang menetapkan CEP sebagai Ketua Golkar Sulut. "Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa partai apapun harus solid dalam menghadapi Pilkada Serentak kali ini," katanya, Minggu (16/2/2020).

• NAP-JG-SR-SS Menguat: Perang Segi Empat di Minut

Kata Boy, tidak terkecuali Golkar harus solid menghadapi pilkada tahun ini. "Hasil Musda kali ini saya rasa menjadi indikator terhadap kesolidan partai," ujarnya. Lanjut pengamat politik ini, akan tetapi tidak boleh terlarut dalam euforia hasil musda ini. "Harus segera konsolidasikan hingga ke tingkatan ranting (desa)," ujarnya.

Menurut Boy, status Tetty sebagai Ketua DPD Golkar bisa saja memberikan keuntungan bagi calon bupati atau wali kota dari Partai Golkar. "Jika dikatakan kesolidan partai cuma keuntungan Tetty, saya kira tidak demikian," ungkapnya.

Kata dia, pasti akan menguntungkan juga bagi calon bupati atau wali kota tetapi tergantung strategi yang dimainkan oleh partai berlambang pohon beringin itu. (dru/ang/ano)

Tantangan Konsolidasi Kader Golkar

Ferry Liando, 
Pengamat Politik Sulut dari Unsrat menilai Christiany Eugenia Paruntu (CEP) kembali terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar melalui Musda Golkar Sulut, Sabtu (15/2/2020). Meski begitu, posisi Tetty, sapaan CEP, belum mulus dalam mengikuti kompetisi Pemilihan Gubernur Sulut 2020.

Hasil Pemilu 2019, perolehan suara Golkar tidak memberikan hasil signifikan. Pencapaian ini akhirnya tidak memuluskan langkah Tetty. Sebab Golkar hanya memperoleh 7 kursi di DPRD Sulut.

Padahal pada Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada menyebutkan, partai politik atau gabungan partai politik (parpol) dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD.

Atau sebesar 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Jika mengikuti ketentuan itu maka 20 persen dari 45 kursi adalah harus mencapai minimal 9 kursi.

Tetty dapat saja mencalonkan diri apabila Golkar bisa memperoleh dukungan parpol lain di DPRD yang memiliki minimal 2 kursi. Jika digabung maka bisa mencapai 9 kursi tetapi jika tidak ada satupun parpol yang bersedia bergabung dengan Golkar maka peluang Tetty tertutup.

Kedua, jumlah kepala daerah yang merupakan kader Golkar sangatkah sedikit. Padahal kekuatan calon gubernur sangat besar dipengaruhi oleh kekuatan bupati dan wali kota. Sebab pengaruh bupati dan wali kota dalam memobilisasi pemilih sangatlah kuat.

Jadi semakin banyak bupati atau wali kota mendukung calon gubernur maka peluang calon itu makin kuat.

Ketiga, pasca-Musda Golkar Sulut yang baru saja usai menjadi tantangan bagi Tetty apakah mampu mengkonsolidasikan kembali kekuatan Golkar atau tidak. Munculnya friksi pada saat Musda harus dapat disertakan kembali.
Terutama kepada sejumlah elite Golkar yang sempat mengajukan dukungan pada Jemmy Eman saat Musda.

Namun, Tetty adalah salah satu politisi yang memiliki banyak pengalaman. Dia paling tahu bagaimana menyelamatkan diri dari rintangan yang kemungkinan akan mengganggunya dalam proses pencalonan. Jika saja akhirnya Tetty lolos dalam pencalonan maka akan menjadi ancaman bagi siapapun. (ang/dru/ano)