Pengusaha Perikanan Sampaikan Unek-unek ke Menteri Edhy Prabowo

Kalau kapal eks asing sudah milik Indonesia, harus direnungkan yang tangkap ikan diatas kapal harus orang Indonesia, nahkodanya orang Indonesia, tukang pancingnya Indonesia dan semua harus Indonesia.

"Kalau semua sudah Indonesia, terus apalagi yang menjadi masalah dengan kapal eks asing. Orang Indonesia beli kapal di luar negeri atau eks asing sudah dapat rekomendasi sebelumnya. Mungkin ada yang belum dapat rekomendasi karena sifatnya kerja sama, selama mereka mau ikut kententuan semua harus Indonesia kenapa kita harus ragu," jelas Menteri Edhy.

• Kejari Akan Periksa 40 Anggota DPRD Manado 2014-2019 Terkait Dugaan Korupsi

Untuk itulah dalam persoalan ini pihaknya tidak sendiri, bersama tim ahli tengah melakuka proses terkait persoalan-persoalan yang terjadi.

Dia berjanji dalam minggu-minggu ini sudah ada jawabannya, ditambah dengan masukan-masukan yang diterima saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Bitung Sulut menguatkan hasil yang diinginkan bersama tanpa terburu-buru, meski pengusaha perikanan sudah bertahun-tahun menunggu perbaikan kebijakan disektor perikanan.

Terkait izin yang sering lambat terproses, kata Menteri Edhy sudah clear, di era Menteri KP sekarang proses pembuatan cukup satu jam tidak lagi 14 hari.

• KPU Minsel Buka Pendaftaran PPS Selama 7 Hari

Meskipun izin pelayaran hanya 1 jam masih perlu ‎penyempurnaan, mungkin masih ada yang mangkrak atau menunggu dan lainnya silakan disampaikan langsung lewat komunikasi dengan KKP.‎‎
‎
"Untuk kapal diatas 30 GT sudah tidak masalah, butuh proses. Ketika izin sudah keluar, sementara kapal pengusaha mau di rapihkan dulu sebelum melaut," tambahnya.

Menteri Edhy berpinsip, pertumbuhan ekonomi dan menjaga keberlanjutan laut keduanya harus hidup.‎

Modernisasi kata menteri oke, tapi tradisional jangan ditinggalkan.(crz)‎

• Besok, Bupati Cup 2020 Hentak Sulut