Kebijakan Dana BOS untuk Guru Honorer, Kepala SMA 1: Disesuaikan dengan Kebutuhan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Nadiem Makarim, Menteri Pedidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan kebijakan baru yaitu menaikkan batas maksimal upah guru honorer yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga 50 persen dari sebelumnya sebesar 15 persen.

Kebijakan Mendikbud itu mendapat tanggapan dari berbagai pihak di lingkungan pendidikan salah satunya yaitu Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Manado.

"Guru honorer untuk memperoleh dana BOS salah satunya harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)," kata Sherly Deesy Kalangi, Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 1 Manado, Selasa (11/01/2020).

Lanjutnya, dana tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan.

"50 persen? Kalau torang (kita) cuma mau perlu 10 persen ya disesuaikan dengan kebutuhan jangan torang mencari, mau cari-cari orang kasih masuk honor terus yang torang butuh kalau torang ya nggak butuh tentu torang susah mau rekon," tambahnya.

Kepsek tersebut menyatakan, diberikan cost sebenarnya itu semaksimal mungkin tetapi jangan sampai lewat 50 persen tetapi bukan harus seperti itu (50 persen) hanya sesuai kebutuhan.

"(Memberatkan) nggak juga, sesuai kebutuhan kalau pada dasarnya kita butuhkan dana memang harus sampai begitu karena kita punya ASN kurang ya daripada mengambil di mana," ungkapnya

Ia mengatakan, tetapi kalau punya ASN sebesar 80 persen mencukupi tinggal sedikit yang dibutuhkan.

"Belum (ada juknis) cuma torang yang ambil ini yang torang download memang begitu 50 persen tetapi syaratnya ada NUPTK kalau dulu kan harus ada SK kepala daerah sekarang tidak lagi cukup dengan memiliki NUPTK," ucapnya.

Menurut dia, ada beberapa poin yang harus dimiliki (guru honorer) salah satunya NUPTK tetapi yang pasti harus sesuai kebutuhan semaksimalnya bisa sampai (50 persen) dan tidak harus seperti itu.