Menhan Prabowo Paling Terkenal: Kemenag dan Polri Paling Buruk
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju paling dikenal dalam 100 hari pemerintahan Joko Widodo
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju paling dikenal dalam 100 hari pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Setidaknya, demikian menurut hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei bernama Indonesia Political Opinion (IPO).
Dalam data survei yang dirilis pada Sabtu (8/2) lalu, IPO mengajukan pertanyaan pertama pada 1.600 responden soal menteri paling dikenal di pemerintahan. Jawabannya, Prabowo Subianto paling dikenal.
• Refleksi HPN 2020: Jaga Kepercayaan
Kemudian disusul Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, dan seterusnya. Sementara menteri paling tidak dikenal adalah Menpora yang juga politikus Golkar Zainuddin Amali.
Data survei diambil pada 10-31 Januari dengan teknik wellbeing purposive sampling (WPS) yang membuat populasi terbesar diambil sampel lebih besar. Data lapangan dianalisis 25 coder expert dan 20 persen dicek ulang melalui telepon. Namun tak disebut populasi dalam survei ini, nasional atau provinsi tertentu. Juga tak disebut margin of error-nya.
Selain pengenalan sosok menteri, lembaga survei yang baru berdiri ini juga menguji persepsi publik soal menteri paling disukai di 100 hari Jokowi. Hasilnya tak berbanding lurus dengan menteri paling dikenal.
Dari hasil survei, menteri paling disukai adalah Menteri BUMN Erick Thohir, lalu Menlu Retno Marsudi, dan seterusnya. Sementara menteri paling tidak disukai adalah Menkumham Yasonna Laoly.
Menteri yang merangkap Ketua DPP PDIP Bidang Hukum itu memang tengah disorot soal sepak terjangnya 'mengawal' kasus dugaan korupsi eks caleg partainya, Harun Masiku, yang jadi buronan KPK.
Yasonna membantah melindungi Harun Masiku soal keberadaan Harun sudah di Indonesia, namun disebut masih di luar negeri. Buntut kasus ini, Yasonna memecat Dirjen Imigrasi Ronny Shompie yang justru mengungkap keberadaan Harun di Indonesia.
Selain soal pengenalan menteri dan persepsi terhadap menteri yang disukai, IPO juga melakukan servei terkait kinerja kementerian dan lembaga. Hasilnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dinilai berkinerja paling baik.
• Nasib Anak Deddy Dores,Tak Lagi Jadi Driver Ojek Online Kini Jadi Calo Jual Beli Otomotif
Kemlu dinilai paling dipercaya masyarakat berkinerja baik dengan skor 84 persen, kemudian Kementerian PUPR (80,3 persen), Kementerian BUMN (77 persen), dan seterusnya. Sementara kementerian dengan skor paling rendah adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora (17 persen), Kementerian Tenaga Kerja (24 persen) dan Kementerian Riset dan Teknologi (27 persen).
Untuk lembaga, TNI menjadi lembaga negara yang dinilai berkinerja paling baik (84 persen), lalu Badan SAR Nasional (80,3 persen) dan seterusnya. Faktor dipercaya karena hasil kerja, konsistensi, popularitas, pintar, tegas, dan lainnya. Namun, IPO tidak memberi peringkat seluruh lembaga, melainkan hanya menulis 10 lembaga yang dianggap berkinerja baik.
Sementara lembaga berkinerja buruk menjadi pertanyaan berbeda. Hasilnya, lembaga yang kinerjanya dinilai paling buruk adalah Polri (70,5 persen), PSSI (66 persen), DPR (63,7 persen), dan seterusnya.
Adapun Kementerian yang kinerjanya dinilai paling buruk adalah Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). ”Responden memberikan pendapat soal kinerja kementerian yang dianggap buruk dalam kurun waktu 100 hari pertama kabinet.
Hasilnya Kemenag menduduki posisi pertama, kemudian disusul Kemenkumham di posisi kedua,” kata Dedi saat memaparkann diskusi bertajuk ‘100 Hari Kabinet Jokowi Ma’ruf Amin’ di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2).
Dedi menerangkan, menurut 27,5 persen responden, Kemenag memiliki kinerja yang buruk. Kemudian untuk kategori yang sama, sebanyak 25 persen responden menyatakan kinerja Kemenkumham buruk.
Tak hanya itu, sisanya ada tiga kementerian lain yang masuk dalam lima besar kinerja terburuk, yakni Kementerian Sosial (Kemensos) yang mendapatkan atensi 23,6 persen responden, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang meraih atensi 23% dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 21 persen.
Selanjutnya disusul secara berturut-turut Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan 20 persen, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dengan 17 persen, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan 16,5 persen. Lalu, Kementerian Desa Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) dengan 16 persen dan Kementerian Koperasi dan UKM dengan 15,9 persen.
• Australia Berterima Kasih ke Jokowi: Sudah Bantu Pemadaman Kebakaran Hutan
Menurut Dedi, ada indikator tertentu yang menyebabkan masyarakat memberikan penilaian tersebut. “Yakni 31 persen dipengaruhi isu korupsi terhadap kementerian yang bersangkutan dan 11 persen karena menteri dianggap orang partai serta 8 persen karena kegaduhan oleh menteri atau kebijakannya,” ungkapnya.
Alasan lain, yakni menteri yang memimpin kementerian tersebut sering tidak konsisten dalam memberikan informasi. ”Artinya menterinya tidak konsisten dengan statement sehingga itu dianggap hanya sebagai komoditas politik semata. Sehingga tidak produktif kinerjanya,” tambah Dedi. (tribun network/mam/dod)
KABINET JOKOWI-MARUF
1) Menteri Paling Terkenal
- Menhan Prabowo Subianto
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
- Menko Polhukam Mahfud MD
2) Menteri Paling Disukai
- Menteri BUMN Erick Thohir
- Menlu Retno Marsudi
3) Menteri Paling Tidak Disukai
- Menkumham Yasonna Laoly.
4) Kementerian Berkinerja Terbaik
- Kementerian Luar Negeri 84%
- Kementerian PUPR 80,3%
- Kementerian BUMN 77%
5) Kementerian Berkinerja Terburuk
- Kementerian Riset dan Teknologi 27%
6) Lembaga Berkinerja Terbaik
- TNI 84%
- Badan SAR Nasional 80,3%
7) Lembaga Berkinerja Terburuk
- Polri 70,5%
- PSSI 66%
- DPR 63,7%
8) Kementerian Berkinerja Paling Buruk
- Kemenag 27,5%
- Kemenkumham 25%
- Kemensos 23,6%
- Kemenpora 23%
- KKP 21%
- Kemenaker 20%
- KLHK 17%
- Kemenko PMK 16,5%
- Kemendes PDTT 16%
- Kementerian Koperasi dan UKM 15,9%
Sumber: Survei Indonesia Political Opinion (IPO)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/menteri-pertahanan-prabowo-subianto-dan-menteri-kesehatan-terawan.jpg)