Prabowo Tugasi BIN Teliti 600 Eks Milisi ISIS

TRIBUNMANADO.CO.ID, NATUNA – Rencana pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) mantan teroris lintas batas yang tergabung dalam milisi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dari Timur Tengah, menuai pro dan kontra.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun menugasi Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri meneliti mereka untuk mengetahui sekadar ikut-ikutan atau sungguh menjadi pendukung ISIS.

• Dinkes Sulut: Penanganan DBD Harus Disertai Kesadaran Masyarakat

Terkait recana pemulangan eks kombatan ISIS memang mendapat tanggapan sejumlah pihak. Ada yang menolak, ada setuju, ada juga yang minta disiapkan rencana pemulangan secara matang.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan pemulangan WNI asalkan diteliti lebih dulu oleh lembaga yang berwenang. "Ya nanti tentunya nanti ada lembaga-lembaya yang diberi wewenang. Saya kira itu tugas BIN, Kepolisian untuk teliti mereka," kata Prabowo saat kunjungan kerja di Natuna, Rabu (5/2).

Prabowo menjelaskan BIN dan Polri harus benar-benar meneliti apakah orang tersebut hanya ikut-ikutan, atau punya tingkat keterlibatan dalam aksi kekerasan tidak terbukti atau malah terlalu tinggi.

"Untuk aksi kekerasan yang tidak terlalu tinggi mungkin bisa lebih cepat kembali ke masyarakat. Tapi kita ada protokol dulu, protokol keamanan," ujar Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, hingga saat ini masih belum ada kesepakatan final terkait rencana pemulangan ratusan WNI eks ISIS.

• Wakajati Sulut Hadiri Apel Penguatan Zona Integritas WBK Menuju WBBM Kejari Kepulauan Sangihe

Menurut dia, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan beberapa instansi terkait. "Iya (belum diputuskan), masih dibahas di Kemenkopolhukam melibatkan kementerian dan instansi terkait," kata Suhardi seperti dikutip Kompas.com.

Senada dengan Suhardi, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan saat ini pemerintah masih mengkaji kemungkinan pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia. "Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menkopolhukam," kata Fahrul, dikutip dari situs resmi Kemenag.

"Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," ucap dia. Menurut Fachrul, pemerintah masih mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, seperti BNPT.

Observasi Ala Virus Corona

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi langkah pemerintah belum memulangkan sekitar 600 anggota ISIS eks Warga Negara Indonesia (WNI) di Suriah ke Indonesia.

Perlu kajian mendalam menurut dia, sebelum memutuskan untuk memulangkan 600 anggota ISIS eks WNI itu. Paling tidak, pemerintah harus memitigasi risiko paling tinggi dari pulangnya 600 anggota ISIS eks WNI ke tanah air.

"Mengapresiasi pemerintah yang menunda pemulangan dengan melakukan kajian secara serius. Memitigasi risiko paling tinggi dari pulangnya mereka," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor ini kepada Tribunnews.com.

Ia pun mengambil contoh bagaimana pemerintah memulangkan WNI di Wuhan saat situasi wabah corona merebak di sana. Hal yang sama menurut dia, baik juga dilakukan pemerintah dalam rencana memulangkan eks ISIS.