Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Helmy Yahya, dari Enggan hingga Tertantang Memajukan TVRI

Helmy Yahya sebenarnya enggan memimpin TVRI. Namun,karena seseorang, ia bersemangat memperbaiki televisi milik negara yang di nomor buncit.

Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Sigit Sugiharto
Revi C Rantung/KOMPAS.com
Helmy Yahya dan kuasa hukum, Chandra Marta Hamzah saat dijumpai di kawasan Taman Ria Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020). 

ungkap Helmy Yahya.

Merombak TVRI, Helmy bergegas membagikan KPI kepada jajaran direksinya.

Ia pun turut melakukan reformasi birokrasi, yang menurutnya harus segera dilakukan.

Helmy mengatakan, itu merupakan tugas dan fungsi pokok seorang direktur umum, di mana ia memulai

reformasi birokrasi dalam rangka mengejar tunjangan kinerja karyawan (tunkin).

"TVRI itu satu-satunya lembaga yang PNS itu belum menerima tunkin.

Kemarin ada berita gembira, 30 Desember sudah ditandatangani PP setelah kami kejar hampir dua tahun,

walaupun untuk mencarikan kita perlu juga agak berkeringat, itu menjadi PR," tuturnya.

Tak hanya itu, setelah Helmy merombak total badan TVRI, mulai dari melakukan penertiban dalam keuangan,

menjadi disiplin yang mana tidak boleh lagi ada karyawan TVRI masuk dan tidak masuk sembarangan serta

menegakkan zona integritas, mereka mendapat skor 47 persen di KPI.

"Dan Alhamdulillah pada 30 Desember 2019 lalu, sekali lagi, reformasi birokrasi kami berhasil dengan

ditandatanganinya PP tunkin untuk karyawan TVRI," kata Helmy Yahya.

"Dua tahun lalu teman-teman BPK bicara kepada saya, di TVRI itu ada 200 kamera hilang, 200 laptop hilang, dan

beberapa bulan lalu TVRI mendapatkan penghargaan yang disebut BUMN award, penghargaan untuk

pengelolaan barang milik negara terbaik nomor dua," kata Helmy.

Menurutnya, dalam merombak TVRI, pihaknya sudah melakukan upaya yang sangat keras.

Maka itu, untuk mempertahankan capaian tersebut Helmy kerap mengimbau jajarannya agar terus memperbaiki

tata kelola keuangan agar tidak terjadi lagi disclaimer.

Helmy mengatakan, sebuah lembaga yang mengalami disclaimer menunjukkan bahwa pengelolaan

keuangannya tidak baik, pengelolaan barang milik negara di dalam lembaga tersebut juga tidak baik serta

internal kontrolnya tidak bisa diandalkan.

Maka itu, pembenahan yang dilakukan Helmy adalah dengan menerapkan cash lesssystem, di mana tidak ada

lagi transaksi yang boleh langsung dibayarkan secara cash.

"Cash less system menunjukkan detail nama, identitas pengirim. Itu yang kita lakukan dan Alhamdulillah pada

tahun 2018 laporan keuangan kami adalah sudah Wajar Tanpa Pengecualian. Semoga kami bisa pertahankan di

2019," ujarnya.

Kemudian, karena televisi itu produknya adalah konten, Helmy pun turut melakukan perbaikan pada konten

yang ditayangkan di TVRI. 

Bahkan, menurut keterangan Helmy, nilai rating dan share TVRI selama ini berada di nomor buncit alias juru

kunci lantaran karyawannya tidak terbiasa berkompetisi.

"Yang kami ingin sampaikan, pegawai TVRI itu bertahun-tahun mungkin tidak terbiasa untuk kompetitif. Makanya

rating dan share di nomor buncit. Saya bersama direksi turun ke bawah, mengajarkan banyak hal yang kami

lakukan di luar," katanya.

"Baik cara mengedit, cara mengarahkan kamera dan cara membuat proposal dan judul, kami turun langsung ke

bawah, bicara langsung dengan mereka, makan bersama duduk bersama, buang pakaian kebesaran, dan dari

program TVRI yang dulu tidak ditonton orang, saya mohon ijin untuk mempersembahkan program terbaik kami,

memenangkan piala presiden, jelajah kopi," ujarnya.

(tribun network/genik)

Sumber: Tribunnews
Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved