Berita Mitra

KPU Mitra Sosialisasikan Pembentukan Badan Adhoc

abupaten Minahasa Tenggara (Mitra) gelar Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc Selasa, di d'dapoer Caffe & Resto Ratahan, Selasa (14/1/2020).

Tribun Manado / Giolano Setiay
KPU Mitra Sosialisasikan Pembentukan Badan Adhoc 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) gelar Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc , di d'dapoer Caffe & Resto Ratahan, Selasa (14/1/2020).

Kesempatan tersebut, dihadiri oleh narasumber dari KPU Provinsi Sulut, yakni Ketua Divisi SDM, Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi Salman Sahelangi, Bupati Mitra yang diwakili Asisten III Frits Mokorimban, Kapolres Mitra yang diwakili Kabag Ops Kompol Markus Sambodeside, Bawaslu Mitra, Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Mitra Elly Sangian, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Arnold Mokosolang dan para camat di Mitra serta undangan lainnya.

"KPU tidak bisa menjangkau seluruh Mitra secara bersamaan. Untuk itu, para stakeholder membantu informasi yang diberikan," ujar Ketua KPU Mitra Wolter Dotulong didampingi komisioner lainnya, yakni Kadiv Hukum Otnie Tamod, Kadiv SDM dan Parmas Otniel Wawo, Kadiv Data Irfan Rabuka, dan Kadiv Teknis Johnly Pangemanan.

KPU Nyatakan Siap Terbuka dan Diperiksa Oleh KPK Terkait Kasus Suap Wahyu Setiawan

Bupati James Sumendap yang diwakili Asisten III Frits Mokorimban mengatakan, pihaknya berharap , adanya informasi lebih awal maka partisipasi dan kesiapan masyarakat meningkat karena terbuka bagi semua orang.

“Kami berharap dalam tahapan pemilihan nanti semua pihak dapat bekerja sama sehingga pemilihan berjalan aman dan lancar. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga informasi yang didapat dapat diketahui bisa dijabarkan kepada masyarakat terkait informasi ini," tutur Mokorimban.

Ketua Divisi SDM, Partisipasi Masyarakat, dan Sosialisasi Salman Sahelangi mengatakan, bahwa yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan badan adhoc ini adalah PKPU No.3 Tahun 2015.

UPDATE TERKINI - Tengkorak Tergantung di Bakau, Jamrin Batalipu Duga Itu Kemenakannya

Ia menjelaskan dalam aturan ini sudah dua kali diubah, yakni PKPU No.12 Tahun 2017 dan PKPUi No13 Tahun 2017. Di mana surat dinas KPU RI No 12 Tahun 2020, dimana dalam surat ini lebih detail soal perekrutan badan adhoc.

"Jadi perlu diketahui, secara umum semua mekanisme masih sama dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebelum-sebelumnya. Hanya yang mendapat sedikit penegasan saat ini yakni penggunaan perhitungan periode dan terhadap larangan bagi tim kampanye yang terdaftar selama lima tahun belakangan ini," terang Sahelangi.

Selanjutnya untuk tahapan Pilkada Serentak pihaknya masih menggunakan PKPU No.16 Tahun 2019.

Ia menambahkan, terkait masa kerja PPK yakni berpatokan pada waktu pelaksanaan pemilihan. (Ano)

Ferry Liando: Golkar Jangan Keliru Memilih Calon Pada Pilkada

Penulis: Giolano Setiay
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved