OTT Komisioner KPU
2 Hari Sebelum OTT KPK, Kader PDIP Harun Masiku Sudah Berada di Luar Negeri, Kini Jadi Buronan
Harun Masiku menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (9/1/2020).
"Kebutuhan partai dalam konteks PAW ini sekali lagi adalah wewenang pimpinan parpol untuk menggantikan PAW," kata dia.
• FAKTA BARU Penemuan Mayat Suami Istri di Komo, Penjaga Kos Bahas Soal Suara Dalam Kamar
"Nah rahasia dapurnya gimana? kan yang konsen di konteks ini kan sekjen partai, Saya kan ketua bidang luar negeri. Nah informasinya bisa ditanyakan ke sana gitu," imbuh Basarah.
Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap alasan mengapa PDIP mengajukan Harun Masiku melalui proses PAW.
Padahal, berdasarkan perolehan suara, Harun hanya memperoleh 5.878 suara.
Sementara Rezky Aprilia yang hendak diganti oleh PDIP memperoleh suara 44.402.
Hasto menyebut Harun sosok yang bersih.
"Dia (Harun Masiku) sosok yang bersih. Kemudian, di dalam upaya pembinaan hukum selama ini cukup baik ya track record-nya," kata Hasto, Kamis (9/1/2020) masih mengutip laman WartaKota.
3. Berkaca dari Kasus Harun, PDIP Minta Sistem Pemilu Tertutup
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan pihaknya mendorong sistem pemilu legislatif dilakukan secara proporsional tertutup.
Artinya, para caleg yang masuk Senayan ditentukan oleh partai bukan berdasarkan suara terbanyak.
Hal itu sesuai dengan rekomendasi Rakernas pertama PDIP pada akhir pekan kemarin.

"Kita ingin dorong sistem politik itu kembali ke sistem proporsional tertutup," ujar Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (13/1/2020)
Adapun alasannya menurut Djarot untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
Ditambah lagi untuk menekan biaya Pemilu.
"Pileg kemarin itu sangat luar biasa. Pertarungan bukan hanya antarcaleg di internal partai, tapi dengan partai lain kan luar biasa. Oleh karenanya bagaimana kita mendorong supaya pemilu berbasis kepada kekuatan partai. Karena peserta pemilu itu kan partai politik," katanya.