Jokowi Jemput Investasi ke Abu Dhabi

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus melakukan pemantauan kondisi di Timur Tengah seiring memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat. Pemantauan dilakukan juga terkait rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Abu Dhabi pada 11 Januari 2020 mendatang.

"Kita akan amati terus, tentunya keamanan keselamatan bapak Presiden, nomor satu. Kami akan amati semuaya, dampaknya, kami hitung dengan sangat matang," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

• Pangeran Harry dan Megan Tidak Bahagia: Mundur dari Keluarga Kerajaan

Menurutnya, kunjungan Presiden Jokowi ke Abu Dhabi dalam rangka menarik investasi yang telah dibahas sebelumnya oleh kalangan pengusaha antar negara. "Mengenai nilainya masih terus bergerak, tetapi saya kira untuk kunjungan ke UAE (Uni Emirat Arab) ini nilai investasinya akan sangat signifikan," paparnya.

Selain soal investasi, Jokowi nantinya akan menjadi pembicara di acara Abu Dhabi Sustainability Week, terkait energi dan lainnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia akan memperoleh kucuran investasi sebesar USD 20 miliar atau senilai Rp 280 triliun dari Uni Emirat Arab (UEA).

Ada beberapa sektor yang masuk dalam cakupan investasi ini, meliputi bidang kesehatan, agrikultur, pendidikan, energi, infrastruktur dan manufaktur. Penandatanganan Nota

Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) itu akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Pangeran Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.

"Nilainya yang mau ditandatangani Presiden Joko Widodo itu sebesar USD 20 miliar," ujar Luhut.

Luhut menuturkan, investasi itu sebagian besar dialokasikan untuk bidang petrokimia dan petroleum. Menurutnya, negara manapun yang ingin berinvestasi tentunya diizinkan, namun harus memenuhi kriteria investasi sesuai dengan syarat yang ditentukan pemerintah.

"Kita siapa saja (boleh investasi) yang mau saja, asal memenuhi 5 syarat kriteria kita," tegas Luhut. Kucuran investasi dari UEA ini sekaligus menjawab bahwa pemerintah tidak selalu mengedepankan investasi dari Tiongkok.

Duta Investasi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan para Duta Besar (Dubes) Indonesia di luar negeri tidak hanya menjadi duta perdamaian seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. "Kita tahu semua bahwa bapak ibu adalah duta besar sebagai duta perdamaian, ini adalah amanat konstitusi.

Tapi saya ingin kita semua fokus ke diplomasi ekonomi," ucap Jokowi. "Saya ingin 70-80 persen fokus di diplomasi ekonomi. Ini sangat diperlukan oleh negara kita. Jadi penting duta besar jadi duta investasi," kata Jokowi lagi.

• Rupiah Libas 3 Dolar Sekaligus: Trump Berdamai dengan Iran

Jokowi menjelaskan sebagai seorang duta investasi, maka para duta besar harus ýmemahami betul investasi di bidang apa yang diperlukan serta yang menjadi prioritas. Mantan Wali Kota Solo ini mencontohkan investasi yang dilakukan bisa berkaitan dengan subsitusi impor dan energi. Keduanya dinilai penting karena indonesia sudah terlalu banyak impor minyak dan gas.

"Investasi berkaitan energi ini penting. Kita sudah kebanyakan impor minyak dan gas. Kalau kita bisa produksi sendiri B50, posisi tawar kita bisa naik. Bantuan dari para duta besar mengenai investasi penting sekali," tegas Jokowi.

Kemudian Jokowi meminta para duta besar menjadi duta ekspor untuk merubah devisit neraca perdagangan yang bertahun-tahun tidak berubah. Dia berpesan, ekspor tidak perlu fokus ke negara besar tapi juga ke negara-negara berkembang di Afrika.

Terakhir Jokowi berpesan selain tugas pokok sebagai duta investasi dan ekspor, para duta besar bisa mengisi kegiatan mereka dengan promosi pariwisata maupun kedaulatan. "Sisanya bisa diisi dengan pariwisata, diplomasi perdamaian dan kedaulatan karena kedepan kita mau bangun kepercayaan. Itu penting," ujar Jokowi. (Tribun Network/fel/rin/wly)