Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Banjir DKI Jakarta

Ide Anies Tidak Mungkin Berhasil Dilakukan Untuk Tangani Banjir Jakarta, Susahnya Setengah Mati

Pernyataan itu disampaikan Firdaus dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Kamis (2/1/2020).

Editor: Frandi Piring
KOMPAS.com/NURSITA SARI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau banjir di Kelurahan Semanan dan Duri Kosambi, Jakarta Barat, Kamis (2/1/2020). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Rencana yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk penanganan banjir ibukota mustahil dilakukan penerapannya.

Menurut Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah (PUPR), Firdaus Ali menyebut naturalisasi yang direncanakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak mungkin bisa diterapkan.

Pernyataan itu disampaikan Firdaus dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Kamis (2/1/2020).

Firdaus mengungkapkan, awalnya Kementerian PUPR sudah menyepakati 13 sungai yang di Jakarta, empat di antaranya merupakan kewenangan pengelolaan DKI Jakarta.

Sedangkan, delapan sisanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Foto Anies Baswedan meninjau korban banjir lantas difoto diam-diam viral di media sosial. Inilah faktanya.
Foto Anies Baswedan meninjau korban banjir lantas difoto diam-diam viral di media sosial. Inilah faktanya. (Twitter @helmifelis)

Pihaknya juga sudah mencoba melakukan normalisasi Sungai Ciliwung, sebab sungai ini memiliki dampak yang signifikan.

Untuk mencegah kejadian 2012, dimana Istana Negara terendam banjir, maka Kementerian PUPR menyepakati normalisasi 33 kilometer.

Firdaus menuturkan, langkah normalisasi 33 kilometer tersebut sempat berjalan, namun terhenti saat pergantian pimpinan DKI Jakarta.

Anies Baswedan Sapa Masyarakat Terkait Banjir di Jakarta, Ungkap di Luar Kendali & Himbau Masyarakat (Instagram Anies Baswedan dan Instagram@jktinfo)
Normalisasi tersebut berjalan saat Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Tetapi terhenti ketika pergantian pimpinan di DKI Jakarta yaitu ketika Pak Anies menjadi gubernur," kata Firdaus.

"Normalisasi terhenti karena memang normalisasi tidak akan bisa kita laksanakan, ini tergantung dengan pembebasan lahan yang merupakakan domain dari pemerintah DKI Jakarta," tambahnya.

Firdaus mengungkapkan, normalisasi terhenti karena ada keinginan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menggunakan terminologi baru.

Yakni tidak menggunakan normalisasi tapi menggunakan naturalisasi.

"Ini kan menjadi persoalan karena dalam anggaran itu kan perubahan anggaran judul itu akan mempengaruhi macam-macam," jelas Firdaus.

Disamping itu, naturalisasi mungkin indah untuk diucapkan tetapi untuk kondisi Jakarta saat ini, tidak ada ruang lagi untuk melakukan naturalisasi.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bogor
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved