Hukuman Mati Koruptor

Narasi Usang Hukuman Mati Koruptor Milik Jokowi, ICW: Tidak Paham Efek Jera Berantas 'Tikus Berdasi'

Hal itu disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam paparan Catatan Agenda Pemberantasan Korupsi Tahun 2019 di kantor ICW, Jakarta, (29/12/19).

Narasi Usang Hukuman Mati Koruptor Milik Jokowi, ICW: Tidak Paham Efek Jera Berantas 'Tikus Berdasi'
Kolase Foto: Tribunnews/SRIPOKU
Wacana hukuman mati koruptor 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menilai bahwa wacana hukuman mati terhadap koruptor atau 'tikus berdasi' yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo merupakan narasi usang.

Pernyataan tersebut disampaikan Kurnia Ramadhana dalam paparan Catatan Agenda Pemberantasan Korupsi Tahun 2019 di kantor ICW, Jakarta, Minggu (29/12/2019).

"Kita pandang sebagai narasi usang yang hanya ingin menggeser isu agar masyarakat tidak fokus pada Perppu KPK tapi pada wacana hukuman mati," kata Kurnia dalam paparannya.

Presiden Jokowi Keluhkan KPK Tak Bisa Ungkap Korupsi Besar, KPK beri respons.
Presiden Jokowi Keluhkan KPK Tak Bisa Ungkap Korupsi Besar, KPK beri respons. (Youtube Tribunnews.com)

Menurut Kurnia, Presiden Jokowi cenderung tidak paham bagaimana membangun efek jera terhadap korupsi. Wacana itu dinilainya usang lantaran juga sudah diatur dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Dalam UU Tipikor, Pasal 2 terdiri dari dua ayat. Ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

Kemudian, Ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan"

"Hukuman mati bukan salah satu poin untuk memberikan efek jera. Kalau kita mengacu pada indeks korupsi dunia, negara yang telah mengoptimalkan hukuman mati juga tidak jauh indeks korupsinya dengan Indonesia. Berarti ini ada tidak sinkron dengan kesimpulan Jokowi dengan masalah di Indonesia," ujar Kurnia.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana ((KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN))

Kurnia juga mengkritik pernyataan Jokowi yang menyebut pemberantasan korupsi tak hanya lewat penindakan, melainkan juga pencegahan.

Halaman
1234
Editor: Frandi Piring
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved