Demokrat Harap Jokowi Tak Singgung Kelemahan Pemerintahan SBY: Kalau Ada Kekurangan Diperbaiki Saja

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan meminta Presiden Jokowi memperbaiki kekurangan yang ada pada pemerintahan pemerintahan terdahulu.

"Setiap pemimpin itu, memiliki legacy keberhasilan sendiri terlepas daripada kelemahan. Nah harapan kami, kalau ada kekurangan kami tolong diperbaiki itu aja," kata dia.

Syarief yang kini menjabat  Wakil Ketua MPR Ini, awalnya tersinggung dengan pernyataan Jokowi terkait krisis PT Asuransi Jiwasraya sudah terjadi sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).

Syarief Hasan mengatakan, sebaiknya Jokowi menyelesaikan masalah Jiwasraya yang harus membayar Rp 12,4 miliar kepada nasabahnya, ketimbang mencari sesuatu yang tidak pernah terjadi.

"Tidak usah mencari sesuatu yang sebenarnya enggak terjadi sekaligus mengangkat citranya yang terbagus. Nah lebih bagus dibenahi saja," ujar dia.

"Jangan cari, istilahnya kambing hitam. Apalagi sebenarnya persoalan ini enggak benar," tutur Syarief.

Pada era SBY, menurut Syarief, pertumbuhan ekonomi cukup membaik. Persoalan nasional seperti utang pada International Monetary Fund (IMF) berhasil dibayar dan krisis PT Jiwasraya juga ikut dibantu.

Oleh karenanya, ia meminta, Jokowi tak menyalahkan pemerintahan yang lama ketika tengah menghadapi masalah.

"Jangan mengatakan pemerintahan lama, akibat dari pemerintah yang lama kurang ini, saya pikir, kita harapkan presiden kita lebih bijak sana," ucapnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya pernyataan tersebut dapat berdampak pada rusaknya hubungan Jokowi dan Partai Demokrat, Syarief tak menjawab secara detail.

• Mendagri Tito Karnavian Isyaratkan Pemilik Rekening Rp 50 M di Kasino adalah Seorang Gubernur

Wakil Ketua MPR ini menyarankan, agar kekurangan yang ada di pemerintahan terdahulu lebih baik diperbaiki pemerintahan Jokowi.

"Setiap pemimpin itu, memiliki legacy keberhasilan sendiri terlepas daripada kelemahan. Nah harapan kami, kalau ada kekurangan kami tolong diperbaiki itu aja," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi angkat bicara soal kasus gagal bayar polis asuransi milik perusahaan pelat merah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Jiwasraya sebelumnya menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun.

Jokowi menegaskan, masalah di Jiwasraya ini terjadi sejak 10 tahun lalu, atau sejak era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019).

Jokowi menegaskan, kasus gagal bayar Jiwasraya ini adalah masalah yang berat. Namun, ia meyakini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan mampu mengatasinya.

Perusahaan asuransi Jiwasraya memastikan pembayaran kewajiban sebesar Rp 12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019 tak bisa terlaksana.

Hal ini disampaikan Hexana Tri Sasongko selaku Direktur Utama Jiwasraya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyelesaian masalah gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal diserahkan ke ranah hukum.

Jiwasraya Tak Mampu Bayar Premi Nasabah, Utang Rp 49,6 Triliun, DPR Minta Cekal Direksi

Jiwasraya tak mampu bayar premi para nasabah, yang total kewajiban klaimnya mencapai Rp 16,3 triliun.

Ini terjadi karena total ekuitas (selisih aset dan kewajiban)-nya minus Rp 23,92 triliun, sementara utangnya mencapai Rp 49,6 triliun.

Selain itu, kerugian Jiwasraya per September 2019 mencapai angka Rp 13,74 triliun.

Dirut Asuransi Jiwasraya Hexana Tri Sasongko mengungkapkan, kondisi perusahaannya saat ini tak memungkinkan untuk membayar premi para nasabah.

Hexana Tri Sasongko menegaskan, penyelesaian kisruh Jiwasraya tak cukup satu langkah.

"Kalau dari kondisi perusahaan, aset yang tersedia tidak bisa diandalkan," kata Hexana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/12). Hexana mengungkapkan, saat ini Jiwasraya sedang menjajaki empat investor yang bersedia membantu menambal keuangan perusahaan.

Ia menyebut strategi itu merupakan yang terbaik untuk saat ini.

"Yang kami andalkan adalah strategic partnership. Jadi, corporate action di mana time table-nya sekarang dalam proses," ujarnya.

Lebih lanjut, Hexana belum bisa memastikan kapan pembayaran premi kepada nasabah dapat dilakukan.

Ia menegaskan, pihaknya akan fokus untuk keempat investor bersedia menyuntikkan dananya ke Jiwasraya.

"Nanti kami akan bicarakan teknisnya seperti apa. Saya fokus pada bagaimana supaya milestone saya selesai dulu ini.

Saya enggak akan bicara apapun tidak bisa promise, apapun kalau itu enggak terealisir," katanya.

• 100 Kali Dicambuk dan Kurungan 50 Bulan, Sanksi Bagi Eko Yang Berhubungan Dengan Pelajar SMA

Hexana Tri Sasongko juga mengungkapkan, sebelum dia masuk, kondisi Jiwasraya memang sudah tidak baik.

Karena itu, untuk menyelamatkan Jiwasraya dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

Jiwasraya diketahui memiliki total ekuitas atau selisih aset dan kewajiban minus Rp 23,92 triliun.

Angka itu berasal dari jumlah aset per kuartal III/2019 Rp 25,6 triliun, sedangkan utangnya mencapai Rp 49,6 triliun.

Selain itu, kerugian Jiwasraya per September 2019 mencapai angka Rp 13,74 triliun.

Perusahaan BUMN ini juga memiliki total kewajiban klaim asuransi sebesar Rp 16,3 triliun.

Aset Jiwasraya juga menyusut menjadi Rp 2 triliun, dari sebelumnya Rp 25 triliun.

Alhasil, Jiwasraya tak mungkin dipaksakan melunasi pembayaran.

"Saat ini, aset Jiwasraya yang tersedia tidak bisa diandalkan untuk itu. Ada beberapa inisiatif dan saya enggak bisa detailkan sekarang," jelasnya.

Seperti diketahui, Jiwasraya Putra dibentuk patungan oleh Bank BTN, Telkomsel, Pegadaian dan KAI.

Jiwasraya menguasai 65% saham anak usahanya.

Kelak, Jiwasraya akan mendivestasi sebanyak 60% sahamnya melalui pencarian investor strategis dengan melibatkan Mandiri Sekuritas dan Credit Suisse.

• Dilantik jadi Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris Pernah Minta KPK Bubar, Kaitan dengan Polri

Credit Suisse Group AG adalah bank investasi multinasional dan perusahaan layanan finansial berbasis di Swiss.

Untuk saat ini, calon investor yang masuk masih tahap due diligence serta penawaran yang diharapkan akan diterima pada Januari 2019.

Sedangkan Oktober 2019, sudah dilakukan presentasi manajemen terhadap dua investor.

Informasi di lapangan menyebutkan, ada delapan calon investor yang tertarik masuk Jiwasraya Putra.

Dari delapan invetor Jiwasraya itu, ada Sinar Mas, FWD, Allianz, dan Fosun.

Cekal Direksi Jiwasraya

Wakil Ketua Komisi VI DPR fraksi PDI Perjuangan Aria Bima meminta penegak hukum dan pemerintah mencekal jajaran direksi asuransi Jiwasraya periode 2013-2019.

Aria menilai, para direksi Jiwasraya periode itu ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan tunggakan klaim nasabah.

Selain mencekal direksi, DPR juga merekomendasikan penyelesaian tunggakan lewat jalur hukum.

"Komisi VI DPR RI meminta penyelesaian permasalahan polis bank assurance nasabah PT Asuransi Jiwasraya lewat penegakan hukum tetap dijalankan.

Ini harus dimulai dengan mencekal direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2013-2018," ucap Aria.

Sementara itu, anggota Komisi VI fraksi PAN Daeng Muhammad mendukung pencekalan direksi lama sampai kasus Jiwasraya selesai.

Daeng juga mempertanyakan keputusan direksi menjual produk asuransi berbasis investasi yang ditawarkan lewat kemitraan dengan bank yang berisiko tinggi terhadap nasabah.

Padahal, putusan pembentukan portofolio produk tentunya telah diputuskan melalui rapat bersama jajaran direksi.

"Pertanyaan besarnya adalah ada apa produk bermasalah dijual untuk menarik uang nasabah.

Komisi VI harus memperdalam menjadi rekomendasi, bukan hanya penyelamatan uang nasabah, melainkan juga rekomendasi pelaku pencurian di Jiwasraya," ujarnya. (Tribunmanado/kompas.com)

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL: