Saut Ajak Jokowi Main ke KPK: Ngobrol dengan Penyidik

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memberikan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengunjungi KPK. Tak hanya itu, Saut meminta mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut untuk berbincang dengan para penyidik lembaga antirasuah.

• Perusahaan Merugi, Ini Larangan untuk Bos BUMN

Hal itu diungkapkan Saut jelang pergantian tampuk pimpinan lembaga antirasuah dari Ketua KPK Agus Rahardjo ke Firli Bahuri pada 20 Desember 2019 mendatang. "Main-main lah ke KPK, ada benih yang sudah tumbuh di KPK, ngobrol lah dengan penyidik, terus dengan tim pencegahan yang sudah keliling Indonesia," ujar Saut, di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (15/12).

Dengan mengunjungi lembaga antirasuah dan berbincang dengan para penyidik, Saut berharap Jokowi dapat melihat dan mengetahui apa saja yang sudah dilakukan pihaknya selama ini. "Itu kan nanti dia (Jokowi) bisa lihat, 'Oh ternyata sudah lakukan banyak ya, ya sudah nanti saya tambahin pegawai lagi deh'. Itu saran saya kepada Presiden," ujar Saut.

Tidak hanya berniat mengajak Presiden Jokowi, Saut juga akan bertemu dengan Firli Bahuri. "Iya, saya mau ketemu (Firli) sebelum dilantik. Ada dua mainstream, ada dua mashab yaitu dilantik dulu baru ketemu atau kita sebelum dilantik ketemu dulu," ujar Saut.

"Saya bilang dua-duanya bisa bagus, tapi ada orang Jawa bilang 'ya dilantik dulu, ngapain sih buru-buru'. Tapi nggak apa-apa, sebelum dilantik bisa ketemu jadi kita bisa bicara lebih banyak," tambah Saut.

Nantinya Saut mengaku akan berbincang banyak mengenai kasus-kasus yang tengah ditangani lembaga antirasuah agar bisa ditangani lebih baik oleh Firli. Menurutnya apabila ia menemui Firli setelah dilantik, yang bersangkutan mungkin sudah akan disibukkan dengan tugasnya. Sehingga Saut memilih untuk bertemu sebelum Firli dilantik.

"(Bertemu sebelum dilantik) Supaya kita lebih perform cerita yang detail-detail, mungkin kalau sudah dilantik di mejanya sudah pasti banyak surat. Jadi saya pikir akan lebih baik, induksi mereka," ujar Saut.

• Istri Gubernur Sumbar Ancam Tembak Mati Andre: Begini Ceritanya

Terkait pengunduran diri 12 pegawai lembaga antirasuah tersebut karena berlakunya Undang-Undang KPK yang baru, Saut mengaku tak bisa memastikan lantaran para pegawai yang mengundurkan diri mengajukan alasan yang beragam pada pimpinan.

Menurutnya, ada yang beralasan ingin lebih dekat dengan keluarga, hingga ingin mengabdi di tempat lainnya.
"(Mereka juga katakan) Terimakasih ke KPK yang sudah memberi waktu untuk mengabdi," kata dia.

Ia melihat sepanjang empat tahun dirinya bertugas di KPK memang yang mengundurkan diri dengan jumlah cukup banyak terjadi pasca berlakunya UU KPK baru. Namun, Saut tak bisa memastikan itu sebagai penyebab utama.

Lebih lanjut, Saut berharap pengunduran diri 12 pegawai tersebut tak diikuti oleh pegawai lainnya. Bahkan, ia telah menyampaikan harapannya tersebut dalam acara Natal di lembaga antirasuah itu.

"Ini kan kita nggak bisa pastikan karena UU KPK baru. Ya, semoga nggak bertambah, kemarin waktu acara natal di KPK saya bilang jangan ada yang nambah," ujar Saut. Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (PUSAKA) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Pujiyono mengatakan mundurnya 12 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bentuk protes atas pelemahan lembaga antirasuah dalam Undang-undang KPK hasil revisi.

• Pembentukan Dewan Pengawas Menurut ICW Tak Bisa Selamatkan KPK dari Mati Suri

Menurut dia, situasi ini tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah.
Jika benar-benar pemerintah berkomitmen terhadap pemeberantasan korupsi, maka kata dia, harus segera mencari jalan keluar dan mencegah banyak pegawai KPK mengundurkan diri.

"Harus disikapi secara arif. Jangan sampai pegawai yang tinggal semata mata karena masalah pekerjaan. Idealisme harus dijaga, api semangat dan budaya antikorupsi harus dihidupkan di lingkungan KPK," jelasnya.

Dia mendesak, segera mengambil langkah penyelamatan untuk kembali menguatkan KPK. "Momen ini adalah pertaruhan bangsa dalam melawan tindak pidana korupsi. Bangsa ini akan rugi, jika qiroh pemberantasan korupsi padam di lingkungan KPK. Jangan KPK dibuat jadi macan ompong jadi macan tidur," tegasnya. (Tribun Network/dit/mal/wly)