Erick Thohir Laporkan Radikalisme di BUMN: Tidak Ada Ideologi Lain di Indonesia

TRIBUNMANADO.CO.ID - - Adanya dugaan radikalisme di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai terkuak.

Selama ini, BUMN dicurigai menjadi salah satu tempat tumbuhnya radikalisme dan penentang pancasila.

Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan soal dugaan radikalisme di lingkup kementeriannya kepada Menko Polhukam Mahfud MD.

"Cuma (lapor) data saja diinformasikan. Kondisinya seperti ini, langkah-langkahnya, ya sudah nanti kita ikuti," kata Erick usai bertemu dengan Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (5/12/2019).

Meski tak menyebutkan bahwa radikalisme di BUMN telah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan, Erick mengatakan, mereka yang mungkin terkait radikalisme di kementeriannya harus mendapat penjelasan.

"Saya rasa mereka juga punya perasaan positif atas pembangunan yang sudah terjadi. Mungkin mereka itu mendapat masukan yang tidak benar saja yang harus dijelaskan," kata Erick.

Erick sendiri tidak menyebutkan masukan apa saja yang didapatkannya dari Mahfud MD terkait radikalisme di lingkup Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN.

Namun, dia berkomitmen untuk melaksanakan saran dan arahan dari Mahfud MD tersebut.

"Ya kita tunggulah, karena yang namanya ideologi kan sudah putus.

Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. ya tidak ada ideologi lain yang ada di Indonesia dan itu sudah diputuskan the founding father zaman dulu," kata dia.

Pegawai BUMN Terpapar Radikalisme, Kepala BNPT: Polisi Saja Ada Kok

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius menyebut paham radikalisme tidak hanya berada di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja.

Menurutnya, paham radikalisme telah masuk ke institusi negara seperti Polri.

Tak hanya itu, ia menyebut paham radikalisme telah menyebar ke beberapa kementerian dan lembaga.

Namun, dengan kadar yang berbeda-beda.

Hal itu disampaikan Suhardi usai menemui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).