Fadli Zon Terima Undangan Reuni Mujahid 212 Bertulisan Tamu VIP: Insya Allah Saya Akan Hadir

"Tidak ada (rekomendasi) sama sekali. Bahkan si Habib Rizieq ini kalau punya masalah kenapa tidak datang aja ke kantor KJRI di Jeddah, karena Makkah dekat Jeddah, atau ke Riyadh gitu, ini loh saya dicekal, lalu lapor. Ini ndak pernah, ngomongnya di Youtube. Dulu pernah dicari oleh dubes apa sih masalahnya, dicari apa sih dokumen-dokumennya, tapi dia nggak melapor," tutur Mahfud MD.

Menurut Mahfud MD, pihak Pemerintah Indonesia juga tidak bisa melakukan apa-apa karena Rizieq Shihab tidak membuat laporan.

"Kalau kita membela sesuatu tapi ternyata dia tidak apa-apa kan pemerintah malu juga, jadi ya kita tunggu aja, pokoknya sampai hari ini kita tunggu, mana buktinya Anda dicekal dan menyebut alasan," jelas Mahfud MD.

Lebih lanjut, Mahfud MD kembali menegaskan kalau bukan pihak Pemerintah Indonesia yang memberikan pencekalan.

"Begini loh, hampir tidak mungkin pemerintah Indonesia yang mencekal dia karena ketika dia mau ke luar, ke Malaysia juga dia dilarang oleh pemerintah Arab Saudi, mau dia ke Yaman dilarang, masa pemerintah Indonesia yang mau disalahkan," ujar Mahfud MD.

"Bukan rekomendasi dari Indonesia?" tanya host.

"Ndak ada, kalau ada bawa ke saya, saya jamin. Ini pemerintah, harus melindungi warganya. Yang penting bawa buktinya, saya dicekal atas permintaan pemerintah Indonesia. Nah kalau dicekal oleh Arab Saudi jangan mengguguat pemerintah Indonesia dong, ada hukum, gugat tuh Raja Arab Saudi kenapa saya dicekal, gugat ke pengadilan Arab Saudi. Di situ akan ketahuan siapa yang cekal," beber Mahfud MD.

Kemudian Mahfud MD pun mencoba menarik benang merah kasus ini dengan agenda yang akan dilaksanakan tak lama lagi.

"Ya benang merahnya kira-kira isu ini mencuat atau dicuatkan agar Reuni 212 ramai. Ya biarin aja, kenapa sih? Reuni kok dilarang? Saya baru reuni SMA kemarin ah, biarin aja, kita tenang-tenang aja," kata Mahfud MD.

Untuk Reuni Akbar 212, kata Mahfud MD, tidak ada komunikasi dengan pihak pemerintah.

"Nggak ada dikomunikasikan, dia hanya memberi tahu akan reuni, ya silakan aja reuni, kan tidak dilarang juga. Mau bawa isu apa ya kita tidak ingin tahu juga, apa sih, silakan aja. Kalau sudah tahu isunya baru kita sikapi, kalau sekarang tidak ingin tahu, banyak kerjaan juga. Ngapain ngurusin 212," kata Mahfud MD. (Tribunnewsbogor.com)

Belum Ada Izin Dari Pihak Monas

Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas M. Isa Sarnuri mengatakan, pihaknya belum bisa mengeluarkan izin untuk Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar Munajat atau reuni akbar di kawasan itu.

Surat tersebut masih diproses karena acara yang akan dilaksanakan kedua kalinya tersebut memiliki jumlah massa yang banyak.

"Izin itu kan permohonan. Kemudian karena massanya banyak kita ada Dewan Pertimbangan. Nanti dari situ untuk rekomendasi ke izin keramaian dari polisi, itu masih proses. (Panitia) sudah bersurat untuk menggunakan Monas dari jauh-jauh hari," ucap Isa saat dihubungi, Jumat (29/11/2019).

Apalagi, sampai saat ini pihak kepolisian belum mengeluarkan izin keramaian untuk acara tersebut.

"Patokannya setelah ada izin keramaian (dari polisi) baru diberikan izin (penggunaan kawasan Monas)," tuturnya.

Meski demikian, UPK Monas telah menyiapkan 300 orang petugas untuk menyambut massa yang akan menghadiri acara akbar tersebut.

"Kalau persiapan biasa ya, kita kan rutin biasa kalau di Monas. Petugas juga sudah kita siapkan, untuk kebersihan ada 300 orang," kata dia.

Persaudaraan Alumni (PA) 212 klaim telah mendapat izin dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengadakan Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta Pusat.

Rencanya, reuni PA 212 itu akan digelar lagi di Monas pada Senin (2/11/2019) mendatang.

Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNP Ulama, Yusuf Martak, dalam siaran di Kompas TV, Kamis kemarin, menyebutkan reuni tahun 2019 ini rencananya akan berupa acara berdoa bagi bangsa dan kepulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memberikan izin untuk perayaan Reuni Akbar 212 di Monas.

Anies menjelaskan, sifat Pemprov DKI Jakarta dalam peminjaman Monas adalah pasif. Pihak yang ingin mengajukan peminjaman Monas harus memberikan proposal.

"Kemudian Pemprov me-review dan dari situ Pemprov memutuskan apakah meminjamkan atau tidak. Itu prosesnya selalu begitu," ucap Anies. (*)

Pesan Wakil Presiden Untuk Reuni 212

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan imbauannya menjelang Reuni 212 yang rencananya digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Desember 2019.

Dalam reuni tersebut, ia berpesan agar para peserta tak membuat kegaduhan yang bisa merusak suasana saat ini yang kondusif.

"Oleh karena itu, kita imbau supaya tak terjadi hal-hal yang merrusak suasana yang kondusif," kata Ma'ruf Amin seusai membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2019 di Badung, Bali, Jumat (29/11/2019).

Ma'ruf Amin mengatakan tak mempermasalahkan acara Reuni 212 digelar. Sebab, hal-hal semacam itu tak dilarang di negara demokrasi seperti Indonesia.

"Yang dilarang kalau anarkistis dan menimbulkan kegaduhan," katanya.

Sebagai informasi, Reuni 212 diselenggarakan untuk memperingati aksi unjuk rasa yang memprotes kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok). (*)

Polisi Akan Melakukan Pengamanan Biasa

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menegaskan, tidak ada pengamanan khusus pada acara Reuni 212 yang rencananya diselenggarakan di kawasan Monas pada 2 Desember 2019.

"( Reuni 212) itu hal biasa, pengamanannya juga biasa saja. Enggak ada (antisipasi masyarakat dari luar kota). Ini pengamanan biasa saja yang tidak ada penyekatan," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).

Kendati demikian, belum ada informasi terkait surat izin Reuni 212 tersebut. Menurut Yusri, surat izin penyelenggaraan kegiatan itu akan dikeluarkan oleh Bareskrim Polri.

"Izinnya masih kita tunggu dari Mabes Polri karena kita kan Polres dan Polda Metro Jaya merekomendasikan ke Mabes Polri," ungkap Yusri.

Sebagai informasi, Reuni 212 diselenggarakan untuk memperingati aksi unjuk rasa yang memprotes kasus penodaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau Reuni 212 tidak diselenggarakan kembali pada tahun ini.

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Cholil Nafis mengatakan, Reuni 212 tidak perlu diselenggarakan karena Ahok telah menyelesaikan proses hukumnya.

Cholil menyarankan kegiatan Reuni 212 diganti dengan acara maulid Nabi Muhammad SAW untuk memotivasi masyarakat lebih mencintai Rasul.

"(Reuni 212) enggak perlu (dilaksanakan), enggak penting. Jangan sampai menjadi kegiatan rutin keagamaan setiap tahun. 212 kan hanya peristiwa hukum, politik, yang hukumnya sudah selesai, dijalani hukumannya, dan politiknya sudah selesai," kata Cholil saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (26/11/2019). (*)

Sumber Kompas.com 

Artikel ini sebagian telah tayang di tribunjabar.id dengan judul FPI Bakal Gelar Reuni 212 Senin 2 Desember 2019, Para Tokoh Diundang, Habib Rizieq Akan Datang?

Subscribe YouTube Channel Tribun Manado: