Fadli Zon Terima Undangan Reuni Mujahid 212 Bertulisan Tamu VIP: Insya Allah Saya Akan Hadir

TRIBUNMANADO.CO.ID - Besok Senin 2 Desember 2019, kegiatan Reuni Mujahid 212 akan digelar di Monumen Nasional di Jakarta. Sejumlah tokoh sudah menerima undangan dan mengkonfirmasi akan datang.

Fadli Zon sudah mengonfirmasi dirinya akan datang setelah menerima undangan bertulisan Tamu VIP.

"Saya Fadli Zon baru saja menerima undangan maulid akbar reuni mujahid 212 yang akan diselenggarakan pada pukul 03.00 sampai 09.30 tanggal 2 Desember yang akan datang insyaallah saya akan hadir. Mari bersama-sama kita datang ke Monas untuk melakukan istigozah, maulid, zikir dalam rangka peringatan maulid akbar nabi besar Muhammad SAW. 

Seperti dalam postingan berikut ini.

AYO HADIR..❗

PUTIHKAN MONAS❗

Senin, 2 Desember 2019.

#Reuni212
#ReuniAkbar212

Dalam postingan itu bahkan Fadly Zon mengkonfirmasi bahwa dirinya diundang dalam Maulid Akbar reuni 212 tersebut.

"Menerima undangan Maulid Akbar Reuni Mujahid 212 yg akan diselenggarakan di Monumen Nasional, Jakarta Pusat pada 2 Desember 2019."

"Acara akan dimulai dengan salat tahajud berjamaah pada pukul 02.30 dan selesai pada pukul 08.30 WIB. #ReuniAkbar212. tulis Fadly Zon di twitternya.

Dalam postingan tersebut dilampirkan pamflet acara.

Sejumlah tokoh, dan ustadz pun terpampang, seperti Aa Gym, Ustaz Abdul Somad, dan banyak lainnya.

Di antara munculnya gambar para tokoh muslim, yang menjadi perhatian adalah gambar Habib Rizieq Shihab.

Benarkah Habib Rizieq Shihab akan hadir dalam reuni 212 itu?

Pada pampflet disebutkan tajuk reuni 212 yang digelar Senin, 2 Desember 2019 itu.

Reuni 212 itu bertajuk "Munajat dan Maulid Akbar 2019".

"Silaturahmi - Dzikir - Tausiah dan Doa untuk Negeri."

Dalam reuni 212 itu tampaknya diharapkan Habib Rizieq Shihab hadir dalam acara itu.

Akankan Habib Rizieq Shihab hadir?

Tanggapan Mahfud MD

Mahfud MD juga menanggapi soal rencana Reuni Akbar 212 yang akan diselenggarakan akhir pekan ini.

Dilasir TribunnewsBogor.com dari Youtube CNN Indonesia Jumat (29/11/2019), Mahfud MD kembali menanggapi video Rizieq Shihab yang memperlihatkan pencekalan.

Dalam video itu, Rizieq Shihab menegaskan kalau dirinya dicekal oleh Pemerintah Indonesia karena takut terhadapnya.

"Adapun saudara-saudara kita di Indonesia, dengan saya tunjukkan dua surat ini, setop perdebatan!

Jangan ada lagi pihak-pihak yang mengaku sebagi juru bicara pemerintah mengatakan saya tidak dicekal, mengatakan saya takut untuk pulang, tidak!

"Bukan saya yang takut untuk pulang tapi ada pihak yang takut saya pulang," kata Rizieq Shihab.

Menurut Rizieq Shihab pihak yang dimaksud takut bila dirinya di Indonesia bisa melakukan kecurangan dalam Pemilu.

"Mereka takut kalau saya pulang, mereka tidak bisa curang dalam pemilu.

Mereka tidak bisa melakukan aneka ragam rekayasa dalam pemilu.

Mereka takut saya ini jadi ancaman untuk kemenangan mereka.

Jadi kita bicara fair saja, jangan kemudian diputar balik, dianggap saya yang takut pulang.

Saya siap pulang kapan saja tapi tunggulah sampai cekal ini dicabut," kata Rizieq Shihab.

"Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan, cekal ini dicabut di waktu yang tepat, saya bisa pulang di waktu yang tepat, dan bersama Umat Islam, insyaalah kita akan memetik kemenangan," tutup Rizieq Shihab.

Melihat video tersebut, Mahfud MD pun tampak heran.

Menurut Mahfud MD, Pemerintah Indonesia tidak takut kepada Rizieq Shihab.

"Berlebihan lah menurut saya, masa takut sama Rizieq Shihab gitu," kata Mahfud MD.

Namun menurut Mahfud MD, yang penting dalam kasus ini bukan soal takut.

"Ndak penting itu. Pernyataan dia kan selalu begitu sejak dulu, bahkan mengatakan pemerintah ini ilegal, pemilu ini curang dan sebagainya, itu selalu begitu," ucap Mahfud MD.

Pun kata Mahfud MD, Rizieq Shihah tak pernah melapor kalau dia sedang ada masalah.

"Dia tuh, Anda baca di mana tuh? Youtube kan? Ndak ada laporan bahwa dia ke KBRI, laporan ke KJRI, ndak pernah. Dia masuk ke bandara, lalu keluar di situ secara otomatis Anda ndak boleh keluar," jelas Mahfud MD lagi.

Kemudian host pun menanyakan apa alasannya sehingga Rizieq Shihab tidak bisa keluar dari Arab Saudi.

"Ndak boleh ditanyakan ke saya, karena bukan saya yang melarang. Ndak boleh ditanyakan ke pemerintah Indonesia juga, karena pemerintah Indonesia ndak melakukan apapun, saya sudah cek BIN, saya sudah cek Mendagri, saya sudah cek Menkumham, saya cek Imigrasi, ndak ada," tegas Mahfud MD.

Selain itu host juga menanyakan apakah ada rekomendasi dari pihak Pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi.

"Tidak ada (rekomendasi) sama sekali. Bahkan si Habib Rizieq ini kalau punya masalah kenapa tidak datang aja ke kantor KJRI di Jeddah, karena Makkah dekat Jeddah, atau ke Riyadh gitu, ini loh saya dicekal, lalu lapor. Ini ndak pernah, ngomongnya di Youtube. Dulu pernah dicari oleh dubes apa sih masalahnya, dicari apa sih dokumen-dokumennya, tapi dia nggak melapor," tutur Mahfud MD.

Menurut Mahfud MD, pihak Pemerintah Indonesia juga tidak bisa melakukan apa-apa karena Rizieq Shihab tidak membuat laporan.

"Kalau kita membela sesuatu tapi ternyata dia tidak apa-apa kan pemerintah malu juga, jadi ya kita tunggu aja, pokoknya sampai hari ini kita tunggu, mana buktinya Anda dicekal dan menyebut alasan," jelas Mahfud MD.

Lebih lanjut, Mahfud MD kembali menegaskan kalau bukan pihak Pemerintah Indonesia yang memberikan pencekalan.

"Begini loh, hampir tidak mungkin pemerintah Indonesia yang mencekal dia karena ketika dia mau ke luar, ke Malaysia juga dia dilarang oleh pemerintah Arab Saudi, mau dia ke Yaman dilarang, masa pemerintah Indonesia yang mau disalahkan," ujar Mahfud MD.

"Bukan rekomendasi dari Indonesia?" tanya host.

"Ndak ada, kalau ada bawa ke saya, saya jamin. Ini pemerintah, harus melindungi warganya. Yang penting bawa buktinya, saya dicekal atas permintaan pemerintah Indonesia. Nah kalau dicekal oleh Arab Saudi jangan mengguguat pemerintah Indonesia dong, ada hukum, gugat tuh Raja Arab Saudi kenapa saya dicekal, gugat ke pengadilan Arab Saudi. Di situ akan ketahuan siapa yang cekal," beber Mahfud MD.

Kemudian Mahfud MD pun mencoba menarik benang merah kasus ini dengan agenda yang akan dilaksanakan tak lama lagi.

"Ya benang merahnya kira-kira isu ini mencuat atau dicuatkan agar Reuni 212 ramai. Ya biarin aja, kenapa sih? Reuni kok dilarang? Saya baru reuni SMA kemarin ah, biarin aja, kita tenang-tenang aja," kata Mahfud MD.

Untuk Reuni Akbar 212, kata Mahfud MD, tidak ada komunikasi dengan pihak pemerintah.

"Nggak ada dikomunikasikan, dia hanya memberi tahu akan reuni, ya silakan aja reuni, kan tidak dilarang juga. Mau bawa isu apa ya kita tidak ingin tahu juga, apa sih, silakan aja. Kalau sudah tahu isunya baru kita sikapi, kalau sekarang tidak ingin tahu, banyak kerjaan juga. Ngapain ngurusin 212," kata Mahfud MD. (Tribunnewsbogor.com)

Belum Ada Izin Dari Pihak Monas

Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas M. Isa Sarnuri mengatakan, pihaknya belum bisa mengeluarkan izin untuk Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar Munajat atau reuni akbar di kawasan itu.

Surat tersebut masih diproses karena acara yang akan dilaksanakan kedua kalinya tersebut memiliki jumlah massa yang banyak.

"Izin itu kan permohonan. Kemudian karena massanya banyak kita ada Dewan Pertimbangan. Nanti dari situ untuk rekomendasi ke izin keramaian dari polisi, itu masih proses. (Panitia) sudah bersurat untuk menggunakan Monas dari jauh-jauh hari," ucap Isa saat dihubungi, Jumat (29/11/2019).

Apalagi, sampai saat ini pihak kepolisian belum mengeluarkan izin keramaian untuk acara tersebut.

"Patokannya setelah ada izin keramaian (dari polisi) baru diberikan izin (penggunaan kawasan Monas)," tuturnya.

Meski demikian, UPK Monas telah menyiapkan 300 orang petugas untuk menyambut massa yang akan menghadiri acara akbar tersebut.

"Kalau persiapan biasa ya, kita kan rutin biasa kalau di Monas. Petugas juga sudah kita siapkan, untuk kebersihan ada 300 orang," kata dia.

Persaudaraan Alumni (PA) 212 klaim telah mendapat izin dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengadakan Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta Pusat.

Rencanya, reuni PA 212 itu akan digelar lagi di Monas pada Senin (2/11/2019) mendatang.

Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNP Ulama, Yusuf Martak, dalam siaran di Kompas TV, Kamis kemarin, menyebutkan reuni tahun 2019 ini rencananya akan berupa acara berdoa bagi bangsa dan kepulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memberikan izin untuk perayaan Reuni Akbar 212 di Monas.

Anies menjelaskan, sifat Pemprov DKI Jakarta dalam peminjaman Monas adalah pasif. Pihak yang ingin mengajukan peminjaman Monas harus memberikan proposal.

"Kemudian Pemprov me-review dan dari situ Pemprov memutuskan apakah meminjamkan atau tidak. Itu prosesnya selalu begitu," ucap Anies. (*)

Pesan Wakil Presiden Untuk Reuni 212

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan imbauannya menjelang Reuni 212 yang rencananya digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Desember 2019.

Dalam reuni tersebut, ia berpesan agar para peserta tak membuat kegaduhan yang bisa merusak suasana saat ini yang kondusif.

"Oleh karena itu, kita imbau supaya tak terjadi hal-hal yang merrusak suasana yang kondusif," kata Ma'ruf Amin seusai membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2019 di Badung, Bali, Jumat (29/11/2019).

Ma'ruf Amin mengatakan tak mempermasalahkan acara Reuni 212 digelar. Sebab, hal-hal semacam itu tak dilarang di negara demokrasi seperti Indonesia.

"Yang dilarang kalau anarkistis dan menimbulkan kegaduhan," katanya.

Sebagai informasi, Reuni 212 diselenggarakan untuk memperingati aksi unjuk rasa yang memprotes kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok). (*)

Polisi Akan Melakukan Pengamanan Biasa

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menegaskan, tidak ada pengamanan khusus pada acara Reuni 212 yang rencananya diselenggarakan di kawasan Monas pada 2 Desember 2019.

"( Reuni 212) itu hal biasa, pengamanannya juga biasa saja. Enggak ada (antisipasi masyarakat dari luar kota). Ini pengamanan biasa saja yang tidak ada penyekatan," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).

Kendati demikian, belum ada informasi terkait surat izin Reuni 212 tersebut. Menurut Yusri, surat izin penyelenggaraan kegiatan itu akan dikeluarkan oleh Bareskrim Polri.

"Izinnya masih kita tunggu dari Mabes Polri karena kita kan Polres dan Polda Metro Jaya merekomendasikan ke Mabes Polri," ungkap Yusri.

Sebagai informasi, Reuni 212 diselenggarakan untuk memperingati aksi unjuk rasa yang memprotes kasus penodaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau Reuni 212 tidak diselenggarakan kembali pada tahun ini.

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Cholil Nafis mengatakan, Reuni 212 tidak perlu diselenggarakan karena Ahok telah menyelesaikan proses hukumnya.

Cholil menyarankan kegiatan Reuni 212 diganti dengan acara maulid Nabi Muhammad SAW untuk memotivasi masyarakat lebih mencintai Rasul.

"(Reuni 212) enggak perlu (dilaksanakan), enggak penting. Jangan sampai menjadi kegiatan rutin keagamaan setiap tahun. 212 kan hanya peristiwa hukum, politik, yang hukumnya sudah selesai, dijalani hukumannya, dan politiknya sudah selesai," kata Cholil saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (26/11/2019). (*)

Sumber Kompas.com 

Artikel ini sebagian telah tayang di tribunjabar.id dengan judul FPI Bakal Gelar Reuni 212 Senin 2 Desember 2019, Para Tokoh Diundang, Habib Rizieq Akan Datang?

Subscribe YouTube Channel Tribun Manado: