DKI Jakarta Kampung Kumuh
Sutiyoso Setuju Pernyataan Mendagri Tito tapi Bela Gubernur Anies, Ini Alasan Sang Mantan DKI 1
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso mengatakan, dia setuju dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait kondisi
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso mengatakan, dia setuju dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait kondisi Jakarta dibandingkan dengan Shanghai di China.
Seperti diketahui sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut Jakarta seperti kampung lalu menuai polemik.
Pernyataan Tito Karnavian tersebut disampaikan dalam Kongres Asosiasi Pemerintah Provinsi (APPSI), Selasa (26/11/2019).
"Pak Anies, saya yakin Pak Anies sering ke China. Kalau kita lihat Jakarta kayak kampung dibanding dengan Shanghai," ujar Tito.
• Karena Kopi, Kafein Juga Ternyata Mengalir Dalam Darah Kita
• Rio Dondokambey Terpilih Aklamasi Ketua KNPI Sulut 2019-2022 Versi Noer Fajrieansyah
• Presiden Jokowi Jamin Kinerja Kabinetnya, Jadi Jangan Lihat Gemuknya, Bandingkan dengan Negara Ini
Pernyataan Tito Karnavian tersebut ditanggapi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dalam acara Kabar Petang yang kemudian diunggah oleh YouTube tvOneNews, Rabu (27/11/2019).
Sutiyoso mengungkapkan dirinya setuju dengan pernyataan Mendagri yang mengatakan adanya perbedaan jauh antara pembangunan di Shanghai dan Jakarta.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memberikan tanggapannya terkait dengan pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang menyebut Jakarta seperti Kampung. (Tangkap layar YouTube tvOne)
"Saya setuju jika dikatakan ada perbedaan yang jauh antara pembangunan mereka dengan kita," ujar Sutiyoso.
Sutiyoso menuturkan pada 1998 dirinya mengunjungi Shanghai dan memang menemukan pemukiman kumuh disana.
Lalu sekarang Shanghai sudah disulap sedemikian bagusnya.
Lebih lanjut, Sutiyoso menjelaskan di negara non-demokrasi, apalagi negara komunis, gubernur atau wali kota dalam konteks pembangunan sangat powerful.
"Itu kenapa bisa begitu. Karena negara-negara non-demokrasi apalagi komunis ya, jadi di sana itu namanya gubernur atau wali kota itu dalam konteks membangun kota ya, sangat powerful gitu," jelas Sutiyoso.
"Jadi kebijakan itu diatur topdown, itu sama dengan kita pada saat kita orde barulah, jadi seperti itu mereka," tambahnya.
Sutiyoso menuturkan di negara non-demokrasi mereka tidak mengalami masalah saat akan menertibkan kampung kumuh atau menggusur pemukiman.
Pasalnya, tidak ada perlawanan dari masyarakat.
Berbeda dengan di Indonesia yang menganut sistem demokrasi.
