Sri Mulyani Kurangi Pajak Badan: Hapus Pajak Dividen Perusahan yang Ekspansi
Pemerintah berencana melakukan deregulasi perpajakan. Di antaranya, mengurangi pajak badan secara bertahap dari 25 persen menjadi 20 persen
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
Presiden mengatakan, Indonesia patut bersyukur karena di forum G20 peringkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada urutan ketiga. "Indonesia pertumbuhan ekonominya rangking tiga, itu yang patut kita syukuri dan kita lupakan. Nomor tiga dibawah India dan China" ujar Presiden
Presiden Jokowi berujar rasa optimisme harus terus tingkatkan dan harus siap menghadapi tantangan perdagangan. "Jangan sampai selalu terlihat tertekan, karena semua negara juga tertekan," ujarnya
Acara Kompas100 CEO Forum dihadiri oleh Presiden Jokowi beserta sejumlah jajaran dalam Kabinet Indonesia Maju. Kompas100 CEO Forum mengusung tema, CEO Envisions To Win The Turbulence of Digital Disruption.
Tujuan terselenggaranya acara ini satu diantaranya untuk menguatkan pondasi ekonomi Indonesia serta mengantisipasi peluang dan tantangan dunia bisnis dalam menghadapi era digitalisasi tahun 2020.
Saya Yakin Ada Perubahan Besar
Presiden Joko Widodo mengatakan, lolos tidaknya omnibus law bergantung kepada DPR. Karenanya, ia berharap DPR bisa meloloskan omnibus law yang diajukan pemerintah untuk menunjang perbaikan iklim bisnis di Indonesia.
"Kami harapkan dengan undang-undang baru (omnibus law, Red), kecepatan tindakan kita di lapangan akan kelihatan cepat dan tidaknya, tapi masih tergantung kepada persetujuan DPR kita. Kalau disetujui saya yakin akan ada perubahan yang besar dari regulasi yang kita miliki," katanya dalam pidatonya di Kompas 100 CEO Forum di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11).
Pemerintah telah menyisir 74 undang-undang yang akan terdampak omnibus law tersebut. Ia menambahkan, rencananya pemerintah akan menyerahkan draf omnibus law ke DPR Desember 2019 atau Januari 2020.
Ia berharap DPR menyetujuinya dan segera bisa diimplementasikan dalam proses pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. "Tapi sekali lagi ini juga akan tergantung (lolosnya) omnibus law ke DPR," lanjut Jokowi.
Presiden Joko Widodo menyinggung akan membuat sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law, dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Minggu (20/10/2019).
Menurut Jokowi, melalui omnibus law, akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang. Rencananya, Jokowi ingin mengajak DPR untuk menggodog 2 UU besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
“Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU,” kata Jokowi. (Kompas.com/Tribun Network/thf)
