News
Calon Menteri Diminta Setor Rp500 Miliar? Bertolak Belakang dengan Hati Nuraninya
Permintaan tersebut agar parpol itu mau mendorongnya sebagai menteri ke presiden. Calon menteri itu dari kalangan profesional atau non-parpol.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Beredar isu bayar membayar untuk dapatkan kursi menteri.
Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, mengungkap, ada calon menteri yang dimintai uang Rp500 miliar oleh sebuah partai politik (parpol).
Permintaan tersebut agar parpol itu mau mendorongnya sebagai menteri ke presiden.
"Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenernya itu pilihan dari Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu, tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, dia harus bisa mengkontribusi Rp 500 miliar," ungkap Humphrey di kawasan Matraman, Jakarta, Minggu (24/11/2019) kemarin.
Humphrey menyebut calon menteri itu dari kalangan profesional atau non-parpol.
Namun, ia menolak untuk mengungkapkan sosok calon menteri tersebut.
Humprey hanya mengungkapkan permintaan parpol tersebut ditolak oleh calon menteri itu.
Sebab, calon menteri itu tidak memiliki uang dan bertolak belakang dengan hati nuraninya.
• Ahok Datangi Kantor Erick Thohir, Ambil SK Pengangkatan Komisaris Utama Pertamina
• Jelang Akhir Tahun, Matahari Megamall Berikan Diskon Hingga 70 Persen
"Nah itu karena dia memang orang profesional ya itu tentu against dari pada esensi dari hati nuraninya, dia tidak mau. Kalau dia mau, dia bisa, karena diminta uang pun dia tidak punya, karena dia seorang profesional, keahliannya memang dibutuhkan oleh presiden," tutur Humphrey.
Meski begitu, Humphrey mengatakan, tidak semua calon menteri yang dimintakan uang Rp500 miliar oleh partai pengusung.
Namun, menurutnya hal ini menunjukan buruknya integritas parpol di Indonesia.
"Jangan curiga dulu semua menteri sudah teken kontrak Rp 500 miliar. Tapi, ada kejadian seperti itu, bagaimana parpol itu bisa melakukan rekrutmen pejabat baik kalau mentalitas integritasnya tidak ada," tandasnya.
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menyebut pernyataan Humphrey Djemat tidak didukung bukti dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Ini ngawur, tak bisa dipertanggungjawabkan.
• Jelang Akhir Tahun, Matahari Megamall Berikan Diskon Hingga 70 Persen
Agar gentle sebut saja siapa orangnya dan partainya, sehingga tidak menjadi fitnah politik," tutur Baidowi.
