Ahok Ditemani Jenderal Polisi: Resmi Terima SK Komisaris Utama Pertamina

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Komjen Pol Condro Kirono menjadi Komisaris PT Pertamina (Persero). Pengangkatan Condro berbarengan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (persero) di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11).

• Tiga Mantan Menteri Jokowi Turun Jabatan: Jonan-Rudiantara-Susi Jadi Bos BUMN

Condro Kirono saat ini menjabat Analis Kebijakan Utama Polri yang sebelumnya menduduki posisi Kabarhakam Polri. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, pengangkatan Condro untuk memperkuat Pertamina sesuai dengan latarbelakangnya dari bidang hukum.

"Kami tahu Pertamina perlu ada ini, ya penegakan-penegakan hukum baru untuk membantu. Intinya kan seperi kata pak Erick Thohir komisaris akan diperkuat fungsi untuk melakukan pengawasan," kata Arya di gedung Kementerian BUMN.

Ia menjelaskan, latar belakang Condro dari kepolisian saat ini diperlukan Pertamina dalam mengatasi persoalan dan mencari solusinya.  "Di Kepolisian ada kemampuan pengawasan sangat baik dan tahu bagaimana buat planning Pertamina ke depan  lebih bersih," ujarnya.

"Semua yang fraud di Pertamina, kami harapkan komisaris bisa melakukan pengawasan dan berikan solusi, tidak hanya soal dapatkan tapi perbaiki sistem," sambungnya.

Arya berharap, kehadiran Ahok dan Condro dapat melakukan pengawasan secara detail ke jajaran direksi Pertamina dalam menjalankan tugasnya secara maksimal. "Fungsi dari komisaris adalah perpanjangan tangan stakeholder di masing-masing BUMN, makanya dipilihlah temen-teman ini seperti itu," paparnya.

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok kemarin resmi menerima SK pengangkatan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (persero). Ia tiba di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat sekitar pukul 09.30 WIB, Ahok yang tampak mengenakan kemeja lengan panjang motif batik cokelat tiba di lobi gedung Kementerian BUMN.

Ia tampak menebar senyum ke sejumlah awak media yang telah menunggu. Kehadiran Ahok di gedung BUMN untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (persero). RUPS digelar dalam rangka pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero).

• Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara Bawa Pulang Dua Penghargaan Lagi, Juga DIPA

"(Surat keputusan,red) Hari ini. Jadi saya diminta datang untuk terima SK. Jadi selanjutnya saya enggak tahu kan, belum ketemu," ucap Ahok.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini pun mengaku belum tahu kapan dirinya siap bekerja untuk perusahaan berlambang kuda laut tersebut. "Saya enggak tahu, kan harus ngomong sama sekretaris komisaris ada. Kantor juga beda. Di perwira itu kan perwira 2," jelas Ahok.

Selain itu, Budi Gunadi Sadikin juga akan diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Budi Sadikin saat ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Akan dilakukan juga pengangkatan dewan direksi baru, yaitu Direktur Utama Telkomsel Emma Sri Martini yang diangkat menjadi Direktur Keuangan Pertamina.

Ahok juga mengaku siap mengikuti aturan terkait posisinya saat ini sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) merangkap kader PDI Perjuangan. "Ikuti aturannya," ucap Ahok.

Soal penolakan serikat pekerja Pertamina, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjawab santai. Menurut Ahok, para serikat pekerja Pertamina belum mengenal dirinya lebih dekat.

Terlebih, Ahok mengklaim dirinya merupakan lulusan S3 Mako Brimob Kelapa Dua. "Kan belum kenal saya. Dia kan enggak tahu saya lulusan S3 dari Mako Brimob," ucap Ahok.

Ahok juga berharap dapat dukungan berupa informasi dari masyarakat seputar Pertamina. "Semakin banyak masyarakat yang melaporkan kepada kami tentu kami akan lihat sistem, istilahnya apa ya kayak itu customer service, kayak pengaduan," ujar Ahok.

Fungsi pengawasan di Pertamina yang akan dijalankan olehnya, dikatakan Ahok akan terbantu jika pengaduan dari masyarakat jumlahnya banyak. "Karena enggak mungkin mengawasi tanpa informasi. Kalau di Jakarta ada clue kita bisa awasi," ujarnya

Meksi demikian, Ahok mengaku tidak akan membuka saluran komunikasi masyarakat terkait apa yang akan dikerjakannya di perusahaan pelat merah tersebut. Karena seperti diketahui, saat menjabat sebagai Wakil Gubernur lalu kemudian Gubernur DKI Jakarta saat 2012-2017 lalu, di Balai Kota Pemprov DKI, Ahok membuka pengaduan bagi masyarakat ibu kota yang memiliki masalah. Namun, hal itu tak akan dilakukannya lagi di Pertamina.

• Ferry Liando Pengamat Politik: Ada Beberapa Motif Parpol Melakukan Koalisi

"Ikutin yang ada di Pertamina. Saya ini Preskom (Presiden Komisaris atah Komisaris Utama) bukan Presdir (Direktur Utama). Kalau Presdir beda," pungkasnya.

Sementara itu, Markas Besar Republik Indonesia membenarkan Komjen Pol Condro Kirono diangkat menjadi komisaris PT Pertamina (Persero) yang baru. Namun begitu, ia memastikan nama Condro sebelumnya telah dimutasi dari Kabaharkam digantikan oleh Komjen (Pol) Firli Bahuri.

Penegasan itu disampaikan oleh Karopenmas Mabes Polri, Brigjen (Pol) Argo Yuwono saat ditanyai masuknya nama Condro sebagai komisaris Pertamina. "Beliau sudah dimutasi dari Kabaharkam," kata Argo.

Lagipula, kata Argo, keanggotaannya Condro dalam institusi Polri akan memasuki masa pensiun pada Desember 2019 mendatang."Beliau bulan desember sudah pensiun," ujar Argo.

Tekan Impor

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan proses pemilihan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero). Menurutnya, sebelum ditetapkan menjadi komisaris utama Pertamina, nama Ahok diproses oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan anggota beberapa menteri terkait.

"Prosesnya panjang, kami lihat berbagai faktor dan kenapa diputuskan Pak Ahok? Karena memang kami menyadari bahwa persoalan bangsa ini, salah satunya defisit transaksi transaksi berjalan," tutur Pramono.

Oleh sebab itu, kata Pramono, TPA berkenyakinan Ahok mampu membenahi persoalan internal Pertamina serta menekan impor minyak dan gas (migas), yang selama ini dikerap dilakukan oleh Pertamina maupun PLN.

"Jadi penugasan pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal berkaitan dengan itu, jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih berkeinginan impor minyak," paparnya.

"Padahal kami sudah punya substitusinya, di antaranya adalah minyak kepala sawit, baik itu B20, B30, dan akan dikembangkan menjadi B50," sambung Pramono.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Gus Irawan Pasaribu meminta semua pihak untuk memberikan kesempatan bagi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). "Mari sama-sama kita lihat kinerjanya," ujar Gus Irawan.

Karena dia yakin pemerintah sudah menilai dan menganalisa aneka pandangan baik pro dan kontra terkait penunjukkan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina."Sebelum resmi menunjuk Ahok sebagai Komut, banyak pihak menyampaikan pendapat, baik yang pro maupun yang kontra. Berbagai pandangan tersebut tentu sudah dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan final," jelasnya.

Untuk itu kembali dia mengajak semua pihak memberikan kepercayaan kepada Ahok untuk bekerja dan membawa perubahan yang lebih baik di Pertamina. "Kita berharap Pertamina terus membaik kinerjanya," ucapnya. 

Perjudian Besar

Pengamat BUMN, Said Didu mengatakan, apapun soal Ahok pasti terkait kontroversial, saya katakan ini perjudian besar penempatan Ahok. Karena bukannya bisa menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Tapi kita tunggu saja bagaimana nanti kinerjanya.

Bahwa penempatan Ahok jadi Komisaris Utama tidak ada yang salah, mungkin ingin menyelesaikan masalah di Pertamina. Ahok harus diberi tugas seperti soal utang Pertamina yang besar, ini harus penugasan pemerintah, kemudian soal pembangunan kilang minyak yang terhambat dan penemuan ladang minyak baru yang makin susah.

Kalau saya, Ahok tugaskan saja saat berhadapan dengan DPR atau berhadapan dengan pemerintah, lalu lawan mafia migas demi menjaga penugasan pemerintah. Tapi saya belum yakin bisa menyelesaikan mafia migas, karena mafia migas adanya di lingkar kekuasaan.

Saya juga tidak yakin tuh, banyak perusahaan Ahok gagal, tutup semua. Kerjaannya cuma pindah-pindah partai. (Tribun Network/igm/mal/sen/yud/wly)