Ahok Ditemani Jenderal Polisi: Resmi Terima SK Komisaris Utama Pertamina

Fungsi pengawasan di Pertamina yang akan dijalankan olehnya, dikatakan Ahok akan terbantu jika pengaduan dari masyarakat jumlahnya banyak. "Karena enggak mungkin mengawasi tanpa informasi. Kalau di Jakarta ada clue kita bisa awasi," ujarnya

Meksi demikian, Ahok mengaku tidak akan membuka saluran komunikasi masyarakat terkait apa yang akan dikerjakannya di perusahaan pelat merah tersebut. Karena seperti diketahui, saat menjabat sebagai Wakil Gubernur lalu kemudian Gubernur DKI Jakarta saat 2012-2017 lalu, di Balai Kota Pemprov DKI, Ahok membuka pengaduan bagi masyarakat ibu kota yang memiliki masalah. Namun, hal itu tak akan dilakukannya lagi di Pertamina.

• Ferry Liando Pengamat Politik: Ada Beberapa Motif Parpol Melakukan Koalisi

"Ikutin yang ada di Pertamina. Saya ini Preskom (Presiden Komisaris atah Komisaris Utama) bukan Presdir (Direktur Utama). Kalau Presdir beda," pungkasnya.

Sementara itu, Markas Besar Republik Indonesia membenarkan Komjen Pol Condro Kirono diangkat menjadi komisaris PT Pertamina (Persero) yang baru. Namun begitu, ia memastikan nama Condro sebelumnya telah dimutasi dari Kabaharkam digantikan oleh Komjen (Pol) Firli Bahuri.

Penegasan itu disampaikan oleh Karopenmas Mabes Polri, Brigjen (Pol) Argo Yuwono saat ditanyai masuknya nama Condro sebagai komisaris Pertamina. "Beliau sudah dimutasi dari Kabaharkam," kata Argo.

Lagipula, kata Argo, keanggotaannya Condro dalam institusi Polri akan memasuki masa pensiun pada Desember 2019 mendatang."Beliau bulan desember sudah pensiun," ujar Argo.

Tekan Impor

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan proses pemilihan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero). Menurutnya, sebelum ditetapkan menjadi komisaris utama Pertamina, nama Ahok diproses oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan anggota beberapa menteri terkait.

"Prosesnya panjang, kami lihat berbagai faktor dan kenapa diputuskan Pak Ahok? Karena memang kami menyadari bahwa persoalan bangsa ini, salah satunya defisit transaksi transaksi berjalan," tutur Pramono.

Oleh sebab itu, kata Pramono, TPA berkenyakinan Ahok mampu membenahi persoalan internal Pertamina serta menekan impor minyak dan gas (migas), yang selama ini dikerap dilakukan oleh Pertamina maupun PLN.

"Jadi penugasan pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal berkaitan dengan itu, jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih berkeinginan impor minyak," paparnya.

"Padahal kami sudah punya substitusinya, di antaranya adalah minyak kepala sawit, baik itu B20, B30, dan akan dikembangkan menjadi B50," sambung Pramono.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Gus Irawan Pasaribu meminta semua pihak untuk memberikan kesempatan bagi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). "Mari sama-sama kita lihat kinerjanya," ujar Gus Irawan.

Karena dia yakin pemerintah sudah menilai dan menganalisa aneka pandangan baik pro dan kontra terkait penunjukkan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina."Sebelum resmi menunjuk Ahok sebagai Komut, banyak pihak menyampaikan pendapat, baik yang pro maupun yang kontra. Berbagai pandangan tersebut tentu sudah dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan final," jelasnya.

Untuk itu kembali dia mengajak semua pihak memberikan kepercayaan kepada Ahok untuk bekerja dan membawa perubahan yang lebih baik di Pertamina. "Kita berharap Pertamina terus membaik kinerjanya," ucapnya.