Ahok Tidak Pas jadi Komisaris Pertamina, Gerindra: BUMN Tempat Penampungan Tim Sukses
Penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, menuai protes dari Fadli Zon.
"Masalah Indonesia ini sudah banyak. Ini (Ahok) orang bermasalah yang hanya akan menimbulkan kontroversi yang enggak perlu," ungkap Rizal.
Adapun alasan Rizal tak setuju dengan rencana Presiden Jokowi tersebut karena Ahok memiliki track record yang tidak mulus dalam karirnya.
• 5 POPULER SEPEKAN Rocky Gerung Bongkar Persaingan Eks 2 Jenderal, Ahok Menonjol hingga Kisah Prabowo
Ia bahkan menyarankan penunjukkan bos perusahaan BUMN bisa ditunjuk dari sektor swasta yang lebih kompeten dari Ahok.
Rizal menyebut saah satu contoh kasus yang mencoreng rekam jejak Ahok adalah pembelian lahan RS Sumber Waras saat Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Sebelumnya, Ahok dikabarkan akan menempati posisi sebagai pejabat perusahaan BUMN.
Namun hingga kini belum diketahui pasti BUMN mana yang akan jadi tempat Ahok bekarja.
Gerindra Berharap Ahok Tak Cari Ribut
Sebelumnya Juru Bicara Fraksi Gerindra Andre Rosiade angkat bicara terkait rencana Menteri BUMN Erick Tohir mengajak mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masuk ke dalam salah satu BUMN.
Menurut dia, pelibatan Ahok di salah satu perusahaan negara tidak boleh melanggar peraturan.
"Tentu yang harus diingat dalam mengangkat direksi atau pejabat BUMN harus mengikuti peraturan yang berlaku. Peraturan UU BUMN dan UU peseroan," katanya saat dihubungi, Jumat, (15/11/2019).

• Andre Rosiade Ingatkan Ahok Agar Tidak Petantang-petenteng dan Bisa Jaga Mulut
Menurut Andre, rencana menjadikan Ahok pejabat di salah satu perusahaan negara tidak boleh karena alasan subjektif.
Karena, ia khawatir Ahok tidak profesional saat bekerja nanti.
"Jangan sampai nanti mentang-mentang. Maksudnya karena dekat dengan Presiden, ketika memimpin BUMN, mentang-mentang," tuturnya.
Ia mengatakan, pelibatan Ahok di salah satu perusahaan BUMN merupakan hak pemerintah.
Namun, ia berharap masuknya Ahok membawa kebaikan bagi perusahaan negara yang akan ditempatinya. Bukan sebaliknya, malah menimbulkan masalah.