Ahok Tidak Pas jadi Komisaris Pertamina, Gerindra: BUMN Tempat Penampungan Tim Sukses

"Ya semoga saja dia (Ahok) dapat membuat BUMN membaik, semoga tidak cari ribut, petantang-petenteng seperti waktu Gubernur DKI," harapnya.

Andre menyarankan sebelum melibatkan Ahok di perusahaan negara, Menteri BUMN berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa keuangan (BPK).

Karena, saat Ahok menjadi Gubernur DKI, sempat ada masalah pembelian tanah di Cengkareng dan Sumber Waras.

"Jadi sebaiknya Kementerian BUMN berkoordinasi dulu lah dengan BPK," usulnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, masih mengikuti proses seleksi.

Dari proses ini, dia bisa menjadi komisaris ataupun direksi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Bisa dua-duanya (komisaris atau direksi). Ini pakai proses seleksi. Masih dalam proses," kata Jokowi seusai memberikan DIPA 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Jokowi turut menyinggung kinerja Ahok yang sempat menjadi Wakil Gubernur DKI mendampingi dirinya kala itu.‎

Disinggung apakah Ahok merupakan rekomendasi dirinya, Jokowi tidak menjawab tegas.

"Kita tahu kinerjanya. Nanti penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ungkap Jokowi.

Dikonfirmasi apakah Ahok akan mengisi jabatan di PT Pertamina seperti isu-isu yang beredar? Jokowi juga tak menjawab.

Mantan Wali Kota Solo ini meminta masalah teknis penempatan ditanya langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Tanyakan ke Menteri BUMN. Itu sangat teknis, tanyakan ke Menteri BUMN," ucapnya.

Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BUMN memerlukan figur seperti  Ahok.

"BUMN dengan 142 perusahaan, kita butuh figur yang bisa jadi pendobrak."