BUMN
Soal Penolakannya Jadi Bos Pertamina, Ahok: Tuhan Saja Ada yang Nentang Kok
Kabar bakal dipilihnya Ahok sebagai Dirum BUMN Pertamina yang menuai polemik mendapat tanggapan dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
lihat foto
Marwan menegaskan bahwa mendukung Ahok sebagai pimpinan BUMN adalah hal yang salah.
"Kami imbau yang mendukung Ahok agar hatinya terbuka, karena ada tanggung jawab sosial," imbaunya.
"Sikap mendukung Ahok (secara) membabi buta itu salah."
Senada dengan Marwan, Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli juga tak setuju Ahok menjadi pimpinan BUMN.
Rizal Ramli menegaskan rekam jejak Ahok tidak mulus dalam kariernya.
• Bawa Panah Wayer, Sering Mabuk dan Buat Onar, Pemuda Ini Dibekuk Tim Tarsius
Pengamat Politik Boni Hargens heran mengapa zaman banyak terjadi praktik korupsi di Pertamina, Marwan tidak sekeras saat menolak Ahok.
Dilansir Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan Boni Hargens dalam tayangan 'KOMPAS PETANG' unggahan kanal YouTube KOMPASTV, Rabu (20/11/2019).
Boni Hargens menyorot apakah Ahok memang benar-benar seburuk yang dikatakan Marwan.
"Tadi bapak menekankan poin soal Ahok tidak jujur, dan sebagainya, artinya kan ketika kita bicara soal leadership, ya kita bicara juga soal skill, kompetensi, dan integritas," ujar Boni Hargens.
Boni Hargens yakin Ahok adalah sosok yang justru ideal untuk menjadi seorang pemimpin dilihat dari kompetensinya.
"Saya orang yang selalu menjaga akal sehat saya untuk mempertahankan apa yang saya anggap benar, dan saya melihat Ahok memiliki semua kriteria sebagai seorang pemimpin yang ideal," terang Boni Hargens.
"Karena dia punya kompetensi, dia punya integritas, kinerjanya sudah teruji pak, jadi bukan karangan saya, bukan karangan siapa pun."
Soal beberapa serikat pekerja Pertamina yang menolak Ahok masuk BUMN, Boni Hargens menyebut mereka punya hak untuk berpendapat.
Meski demikian, Boni Hargens tetap menekankan apa motif sebenarnya dari gerakan penolakan Ahok itu.
"Saya setuju dengan bapak bahwa serikat pekerja juga punya hak untuk berpendapat, kita tidak memperkarakan soal hak orang atau organisasi untuk berpendapat," ujar Boni Hargens.
