Ahok Wajib Mundur dari PDIP Setelah Jabat Komisaris Utama Pertamina

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina wajib mundur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, Ahok harus mundur dari keanggotaan PDI-P saat resmi menjabat Komisaris Utama PT Pertamina.

"Pasti (harus mundur). Semua komisaris di BUMN apalagi direksi itu harus mundur dari partai," ujar Erick Thohir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Saat ditanya apakah Ahok telah mengetahui dia harus mundur dari keanggotaan di PDIP, Erick Thohir menjawab bahwa Ahok telah mengetahui hal tersebut.

Erick Thohir mengatakan, semua nama yang ditunjuk sebagai direktur dan komisaris utama BUMN telah diberi tahu syarat-syaratnya, termasuk harus melepas keanggotaan mereka di partai.

"Iya dong, semua nama yang diajak bicara pasti kita kasih tau dari awal. Kenapa? Tentu independensi BUMN sangat dipentingkan," ucap Erick.

Erick Thohir mengumumkan Ahok telah ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

Ahok didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina.

Penunjukan Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina terjadi di tengah penolakan sejumlah pihak.

Sebab, ia pernah berstatus sebagai narapidana dan kini ia merupakan kader PDI-P.

Ahok akan bergaji miliaran rupiah per bulan jika menjadi bos PT Pertamina (Persero) (Tribun Medan)
Polemik Status Anggota Parpol

Isu Ahok harus mundur dari parpol jika terpilih jadi petinggi BUMN, sebelumnya telah mencuat beberapa waktu lalu.

Ahok menyatakan akan tetap menjadi anggota partai PDI-P jika nantinya masuk BUMN.

Menurut dia, yang dilarang menduduki jabatan BUMN adalah pengurus partai dan anggota dewan.

"Kalau secara peraturan yang tidak boleh itu pengurus partai atau anggota dewan, saya kan hanya kader," ujarnya dilansir YouTube KompasTV, Jumat (13/11/2019).