Begini Alasan DPR Akan Bubarkan BNN dan BNPT

Senada dengan Masinton, anggota Komisi III DPR fraksi PAN Sarifuddin Sudding menilai seharusnya BNN menjadi lembaga terdepan dalam upaya memerangi narkoba. Namun, ia melihat BNN tak kunjung memiliki terobosan pemberantasan narkoba di Indonesia.

Padahal, kata Sudding, Indonesia masuk dalam lingkaran darurat narkoba."Negara kita sudah darurat narkoba, tapi untuk mengatasi darurat itu tidak ada langkah yang luar biasa sebagai leading sector BNN ini. Sehingga saya lihat juga ini lembaga ini dari dulu saya enggak terlalu optimis," ujar Sudding.

"Jadi gimana supaya betul-betul kita harapkan BNN ini apakah lembaga ini masih tetap dipertahankan atau kita lebur aja satu institusi di kepolisian," tambahnya.

Mantan politikus partai Hanura itu juga mengatakan BNN tak menunjukkan langkah konkret dalam memberantas narkoba di Indonesia. Bahkan ia menyebut, BNN hanya seperti tempat penampungan jenderal non-job.

"Saya lihat lembaga ini jadi tempat penampungan jenderal non-job saja. Kalau Kombes mau jadi Brigjen, ya masuk BNN dulu. Jadi banyak perwira-perwira polisi yang di Mabes diparkir dulu di BNN supaya dapat bintang Brigjen," kata Sudding.

Menurutnya, sikap dan kinerja BNN tidak seperti sedang menghadapi ancaman narkoba."Saya katakan kejahatan ini sungguh sangat luar biasa, extraordinary. Dan memang pola-pola penanganannya juga harus luar biasa. Jadi tidak hanya biasa," ucapnya.

"Kejahatan narkoba ini kejahatan transnasional, sampai anak SD pun kena lewat berbagai bentuk macam narkoba. Ini ancaman bagi generasi bangsa kita," imbuhnya

Lantas, Sudding meminta BNN menunjukkan data yang mencerminkan kinerja BNN selama ini. "Coba beri data konkret, berapa jaringan narkoba yang bapak putus mata rantainya? Berapa jumlah narkoba yang bapak rampas? Berapa banyak uang negara yang bapak selamatkan?," kata Sudding.

Kinerja

Usai dicecar dan dikritik, Kepala BNN Komjen Heru Winarko justru menjelaskan capaian kinerja yang telah dilakukan BNN selama ini. Heru awalnya mengatakan tugas di BNN sudah dibagi dalam sejumlah klaster dan telah bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, TNI, dan pihak Bea-Cukai. Heru juga menyebut peran BNN dalam menangkal narkoba masuk ke Indonesia.

"Dan juga yang luar jaring-jaring informasi, dan banyak yang kita tangkap, tapi juga ditangkal. Kami menangkal bagaimana narkoba ini masuk ke Indonesia. Ini bisa kita tangkal, itu yang kita lakukan. Dan tadi kita sudah sampaikan ke DPR dan itu akan memperkuat itu," ujar Heru.

Heru juga menjelaskan masalah asesmen yang dilakukan BNN. Menurutnya, tidak semua pengguna narkoba yang tertangkap itu divonis rehabilitasi. "Yang ditangkap-tangkap itu kita asesmen dan dia masuk jaringan apa, bagaimana ketergantungannya.

Jadi memungkinkan di sini Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman, dan Mahkamah Agung, BNN. Jadi tidak semua pengguna-pengguna itu vonisnya bisa direhabilitasi," jelasnya.

Heru Winarko juga membantah pernyataan anggota Komisi III DPR fraksi PAN Sarifuddin Sudding yang menyebut BNN tempat penampungan jenderal non-job. "Enggak," ucapnya. Heru mengatakan semua orang yang bekerja di BNN telah melalui seleksi dan penilain yang cukup ketat.

"Kita masuk ke BNN itu ada seleksinya, ada asessment (penilaian), itu tidak semuanya masuk, banyak juga yang tidak masuk," ujarnya. (Tribun Network/mal/mam/wly)