Jokowi Pertahankan Pilkada Langsung

Menurut Doli masih banyak opsi untuk mengevaluasi Pilkada. Misalnya Pilkada langsung hanya di kabupaten atau kota dan tidak sampai ke tingkat provinsi.

"Kalau kita sebut provinsi itu bukan daerah otonom, mereka adalah pemerintahan kepanjangan pemerintahan pusat. Harusnya tidak pemilihan langsung seperti kabupaten dan kota," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11).

• Imam Nahrawi Tersangka Suap Rp 14.7 M Gagal Bebas dari Rutan Guntur

Opsi lain yang dipaparkan oleh Doli adalah Pilkada langsung hanya diterapkan di daerah-daerah yang sudah dianggap mampu menjalankan Pilkada langsung. "Juga ada pemikiran kita buat secara asimetris, ada daerah-daerah yang boleh langsung dan yang tidak," kata Doli.

Ahmad Doli Kurnia meminta masyarakat tidak terlalu cepat menyimpulkan evaluasi pemilihan kepala daerah langsung akan membuat pemilihan kepala daerah akan dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Doli evaluasi Pilkada akan dilakukan dan belum tentu hasilnya membuat Pilkada menjadi tidak langsung.

Doli mengatakan Komisi II belum menerima dokumen resmi dari Kementerian Dalam Negeri mengenai rencana evaluasi Pilkada. Menurut Doli alasan pihaknya belum menerima dokumen adalah karena Komisi II dan Tito Karnavian belum lama ini rapat kerja membahas rencana kerja strategis Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Doli meski Komisi II belum menerima dokumen tersebut, mereka dan Kementerian Dalam Negeri sepaham dalam membenahi sistem politik dan demokrasi di Indonesia.

"Kami sebetulnya juga berharap Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri punya frekuensi yang sama terhadap agenda-agenda ke depan dalam pembangunan, penataan dan penataan kembali serta pembangunan sistem politik dan demokrasi kita, termasuk soal Pemilu Pilkada," kata Doli. (Tribun Network/sen/fik)