BPJS Kesehatan Masih Berutang Rp 347 Miliar ke Rumah Sakit, Sudah Setor Rp 1,2 Triliun

TRIBUNMANADO.CO.ID - Defisit BPJS Kesehatan secara nasional ikut berdampak juga di Provinsi Sulut.

Sedikitnya Rp 347 miliar total dana yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit yang ada di Sulut.

Itu pun, BPJS sudah mengucur Rp 1,2 triliun untuk memenuhi kewajiban BPJS ke instansi pelayanan kesehatan yang sudah melayani masyarakat

Asisten Deputi Monitoring dan Evaluasi BPJS Kedeputian Suluttenggomalut,
Hendra Rompas mengatakan, tunggakan Rp 347 miliar itu tercatat untuk pembayaran bulan Oktober dan November 2019

"Jadi sampai September BPJS sudah membayar kewajiban hingga Rp 1,2 triliun," kata Rompas didampingi Asisten Deputi SDM dan Komunikasi Publik Raymod Liuw kepada tribunmanado.co.id, Rabu (13/11/2019).

• Wow, Tunggakan Iuran Peserta Mandiri di BPJS Kesehatan Cabang Manado Tembus Rp 71 Miliar

Begitulah kondisi BPJS di tengah situasi isu penyesuaian tarif iuran JKN-KIS yang berlaku nanti 1 Januari 2020.

Ia mengatakan, ada ketimpangan antara pengeluaran membayar kewajiban dan pemasukan dari iuran dengan tarif yang ada sekarang.

Gambarannya, BPJS sudah mengeluarkanRp 1,2 triliun, tapi pemasukan dari iuran baru Rp 534 miliar.

"Masih ada gap Rp 700 miliar," kata Rompas.

Tanpa penyesuaian iuran maka gap akan terus melebar.

BPJS pun bukan tanpa konsekuensi ketika terlambat membayar utang ke Rumah Sakit, 15 hari keterlambatan didenda 1 persen.

Liuw menjelaskan, mekanisme membayar klaim RS itu diajukan ke Kantor Pusat. Dana dikelola secara nasional

"Sistemnya FIFO (first in first out), siapa yang duluan nagih, itu duluan masuk dan dibayarkan. Daftarnya banyak," kata Liuw.

Harus diakui keterlambatan ini akan terus berlangsung karena ada ketidaksesuaian antara iuran yang masuk dan kewajiban yang harus dibayarkan

"Kalau anggaran cukup saat jumlah tagihan dibanding dengan pendapatan, pasti terbayar semua," kata dia