Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Berita Terkini

Dulu Sebut Oposisi, Dahnil Simanjuntak Kini Masuk Barisan Pemerintahan Jokowi: Pokoknya Ikut

Politisi Gerindra yang selama ini lantang bersuara sebagai oposisi, Dahnil Anzar Simanjuntak, kini masuk dalam pemerintan Jokowi

Editor: Rhendi Umar
(Kompas.com/SHERLY PUSPITA)
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan korupsi kegiatan kegiatan kemah pemuda Islam Indonesia 2017, Jumat (23/11/2018). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Politisi Gerindra yang selama ini lantang bersuara sebagai oposisi, Dahnil Anzar Simanjuntak, kini masuk dalam pemerintan Jokowi.

Dahnil diangkat menjadi juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkapkan Dahnil Anzar Simanjuntak usai mendampingi Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (11/11/2019).

"Iya jadi juru bicara Menhan," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil mengatakan dirinya menjadi staf Menteri Pertahanan yang mengurusi bidang nonmiliter.

Satu di antaranya bidang komunikasi dan media.

"Pokoknya ikut ke Kemenhan," katanya.

Pantauan Tribunnews.com, Dahnil yang sebelumnya menjabat sebagai Juru Bicara Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, ikut hadir di Komisi I.

Ia mendampingi Prabowo begitu tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.00 Wib.

Ia mengenakan kemeja putih dengan dasi merah tua, dibalut jas hitam.

Dahnil duduk di belakang Prabowo saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.

Tak boleh dilandasi harapan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa kebijakan soal pertahanan nanti tidak boleh bergantung pada harapan.

Artinya dalam menyusun kebijakan soal pertahanan tidak boleh dilandasi atas harapan.

"Hope is not a policy. Kita jangan berharap, (misalnya) mudah-mudahan tidak ada negara yang akan mengganggu kita," kata Prabowo dalam Rapat Kerja bersama Komisi 1 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (11/11/2019).

Selain itu Prabowo juga mengatakan bahwa startegi pertahanan tidak boleh didasarkan pada doa. Strategi harus didukung oleh policy yang ujungnya kan menjadi investasi.

"Prayer is not strategy. Policy dan strategi ujungnya adalah investasi, investasi adalah sumber daya manusia dan teknologi. Doktrin dan strategi yang tepat kemudian kekuatan yang memadai," katanya.

Pegang Kabel Listrik, Pria Paruh Baya Nekat Bunuh Diri, Bahkan Sempat Sayat Tangan Hingga Wajahnya

Selain itu Mantan danjen Kopassus itu mengatakan bahwa dirinya menginginkan kemampuan pertahanan Indonesia yang memadai. Indonesia merupakan negara yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Sehingga menurutnya akan menjadi incaran negara negara lain.

"Kita ingin damai kita tidak mau ganggu orang lain tapi kita juga harus kuat untuk menjaga diri kita sendiri, saya kita itu mindsetnya pemikirannya," kata Prabowo.

Bila Terpaksa Perang

Dilansir dari Kompas.com, Prabowo menekankan konsep pertahanan dan keamanan (hankam) negara harus didasarkan pada sistem pertahanan rakyat semesta.

Konsep tersebut menurut Prabowo telah menjadi doktrin pertahanan Indonesia selama ini.

Selain itu Prabowo juga menekankan pemahamannya mengenai teknologi Indonesia yang belum bisa mengalahkan negara lain.

"Kita mengerti dan memahami bahwa mungkin saat ini secara teknologi mungkin kita tidak bisa mengalahkam kekuatan teknologi bangsa lain.

Tapi pertahanan kita, berdasarkan pemikiran atau konsep pertahahan rakyat semesta," ujar Prabowo seperti dikutip dari Kompas.com.

Prabowo juga menekankan tentang kemungkinan Indonesia terlibat dalam perang.

Kemungkinan tersebut menurut Prabowo dapat diatasi dengan perang rakyat semesta.

"Kalau terpaksa kita terlibat perang, perang yang kita laksanakan adalah perang rakyat semesta. The concept of the total people's war," tutur Prabowo.

VIRAL Kisah Pemuda Dibuang Sejak Kecil, Saat Wisuda Hal Ini Terjadi: Aku Melihat Depan dan Belakang

Komponen Cadangan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan keterangan sebelum rapat kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan keterangan sebelum rapat kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019). (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

Selain itu Prabowo mengatakan bahwa Indonesia tidak akan diduduki oleh negara lain apabila seluruh rakyat menjadi komponen pertahanan negara.

Artinya pertahanan negara tidak hanya diperkuat oleh TNI sebagai komponen utama.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut mengusulkan perlu dibangun komponen cadangan yang berasal dari segala sektor.

Dengan demikian, kata Prabowo, setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti program Bela Negara.

"Itu adalah doktrin Indonesia selama ini, lahir dari sejarah kita bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara," kata Prabowo.

"Ini yang yang akan menjadi fokus persiapan pemikiran dan penyelenggaraan gelar pertahanan dan keamanan negara kita ke depan," lanjutnya.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN), setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Sementara, pasal 4 ayat (2) menyebut keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Jokowi Akui Cemburu Ketua Umum NasDem Surya Paloh Peluk Erat Presiden PKS Sohibul Iman: Itu Biasa

Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib diberlakukan bagi warga negara sebagai calon Komponen Cadangan.

Komponen Cadangan disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama atau TNI dalam menghadapi ancaman militer.

Kemudian, Pasal 31 mengatur soal pembentukan Komponen Cadangan yang terdiri dari 4 tahap yakni pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran dan penetapan.

Bantah tak ambil gaji dan masih gunakan mobil pribadi

Setelah dilantik menjadi Menhan oleh Presiden Jokowi pada  23 Oktober 2019 lalu  Prabowo pernah mengejutkan publik.

Seminggu menjabat sebagai Menhan, Prabowo Subianto dipastikan tidak akan menerima gaji sebagai menteri kabinet Indonesia Maju.

Kepastian Menhan Prabowo Subianto tak terima gaji menteri tersebut disampaikan oleh juru bicaranya, Dahnil Azhar Simanjuntak.

Cuitan juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil A Simanjuntak terkait gaji menteri yang diterima Prabowo.
Cuitan juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil A Simanjuntak terkait gaji menteri yang diterima Prabowo. (Twitter/@Dahnilanzar)

"Saya ingin mengkonfirmasikan kpd sobat semua khususnya sobat pewarta terkait dg informasi yg menyatakan Pak @prabowo tdk akan mengambil gajinya sbg Menteri di @Kemhan_RI adl BENAR," cuit Dahnil Anzar Simanjuntak melalui akun Twitter-nya, Rabu (30/10/2019) pagi ini.

Menurut Dahnil, sejak awal Ketua Umum Gerindra itu terjun di dunia politik untuk mengabdi bagi kepentingan bangsa dan negara.

"Sejak awal beliau masuk politik, berkomitmen untuk mengabdi bagi kepentingan bangsa dan Negara," lanjutnya dalam Twitter.

Selain tidak mau mengambil gajinya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga dikabarkan tidak mau menggunakan mobil dinas baru yang sudah diberikan.

Hal tersebut dikabarkan oleh satu dari akun pendukung Prabowo di Twitter @CintaNKRI08.

Cuitan tentang Prabowo Subianto yang tak memakai mobil dinas saat menjabat Menteri Pertahanan.
Cuitan tentang Prabowo Subianto yang tak memakai mobil dinas saat menjabat Menteri Pertahanan. (Twitter/@CintaNKRI08)

Dalam cuitan akun tersebut pada Minggu (27/10/2019), Prabowo disebut tidak mau menggunakan mobil dinas yang baru diberikan.

Prabowo justru hanya mengambil plat nomor mobil yang baru untuk kemudian dipasangkan ke mobil dinas yang lama.

"Mobil Dinas @Kemhan_RI Bapak @prabowo MashaAllah, Bapak hanya mengambil nomor plat mobil (yang baru), sedangkan mobil dinas negara tidak dipakai, dan gaji pun tidak diambil pula," tulis akun tersebut.

Setelah ditelusuri Prabowo bantah informasi yang beredar terkait penerimaan gaji dan mobil dinas.

Surya Paloh dan Jokowi Balasan Pantun di Acara Nasdem

Dilansir dari Kompas.com Prabowo mengatakan akan menggunakan fasilitas negara berupa rumah dan mobil dinas.

"Saya enggak tahu (berita) dari mana itu. Pokoknya, masa kami tidak terima gaji. Kami akan terima gaji dan itu kami pakai untuk sebaik-baiknya," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Prabowo juga menyatakan akan menggunakan mobil dinas hingga rumah dinas.

Meski Prabowo juga akan tetap tinggal di rumahnya di Bukit Hambalang, Bojong Koneng, Bogor, ia sesekali akan menggunakan rumah dinas.

Klik Tautan Awal

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL:

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved