News
Diduga Ada 'Tikus' Pencuri Uang Negara di Desa Siluman yang Dapat Kucuran Dana Pemerintah, di Mana?
Sebab, tidak tertutup kemungkinan ada desa lain yang mengalami nasib yang sama. Namun, tetap menerima dana desa dari pemerintah.
Penulis: Frandi Piring | Editor: Frandi Piring
Melihat hasil pengecekannya, diketahui desa tersebut sudah tidak berpenghuni karena terkena bencana Tsunami pada 2004 silam.
Bahkan kantor Desa Kapokapo sendiri sudah ditempatkan di Desa Sirombu.
"Jadi yang ada di Desa Kapokapo itu tinggal kebun kelapa, kalaupun ada orang itu hanya menjaga kebun mereka," terang Abyadi.
Ombudsman berharap pihak berwajib dapat menindaklanjuti dugaan ini. Sebab, tidak tertutup kemungkinan ada desa lain yang mengalami nasib yang sama. Namun, tetap menerima dana desa dari pemerintah.
"Bisa saja ada desa lain yang seperti itu kan. Kucuran dana desa tetap mengalir namun dinikmati oleh (tikus/koruptor-red) oknum-oknum pejabat," sebutnya.
"Kami belum menelusuri sejak kapan kucuran dana desa tersebut sudah mengalir ke sana," tutup Abyadi.
(fra/tribunmanado.co.id-mak/tribun-medan.com)
• Jokowi Abaikan Megawati, Tak Penuhi Permintaan Prabowo, Begini Reaksi PDIP-Gerindra di DPR
• Big Match Juventus vs AC Milan, Bek si Nyonya Tua Tak Mau Remehkan Rossoneri
• AKBP Era Adhinata, Putra Sulut Jabat Kapolres Mimika, Si Pengungkap Penyelundupan Senjata ke Papua
Follow Instagram @tribun_manado.co.id:
Menkeu Temukan Desa Tak Berpenghuni Dapat Dana Pemerintah
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penemuan sebuah desa yang disebutnya 'fiktif' dapat anggaran dana pemerintah.
Menkeu Sri Mulyani menemukan ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, tapi dapat anggaran Pemerintah Republik Indonesia (PRI) melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Mantan Direktur Pelaksanan Bank Dunia itu menyebutkan, ada desa fiktif tersebut tidak berpenghuni karena memang tidak terdaftar sebelumnya, namun belum diketahui siapa yang membuatnya.
"Karena adanya transfer ajeg dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Mengutip Tribunnews.com, Menurut Sri Mulyani, TKDD jadi salah satu belanja negara yang terus meningkat yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah.
"Kami dengan Kemendagri meningkatkan kualitas APBD dan rambu APBD di dalam mendorong indikator pertumbuhan dan pembangunan," katanya.