Gerindra Ajukan Empat Nama Cawagub DKI

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA--Kekosongan posisi wakil gubenur (cawagub) DKI kembali disorot. Partai Gerindra sudah mengusulkan empat nama, sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menyepakati usulan itu.

Adapun untuk posisi wagub kosong sejak 10 Agustus 2018, pasca ditinggal Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil presiden. Sandiaga menjadi pasangan Anies Baswedan. Keduanya didukung Partai Gerindra dan PKS saat maju Pilkada DKI 2017.

• Polri Pastikan Kasus Novel Baswedan Jalan Terus

Usulan empat nama dari Gerindra itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Mohamad Taufik. Keempat nama itu adalah Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantoro, Sekretaris Jenderal Gerindra Riza Patria, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Untuk nama terakhir, Taufik mengatakan, pengajuan nama Saefullah karena mempunyai rekam jejak yang baik. "Kita kan objektif saja menurut kita yang memadai yang dari luar kita terima juga. Track recordnya (bagus)," kata Taufik saat dihubungi Kamis (7/11) malam. Meski demikian Taufik belum memberitahu usulan nama ini ke Saefullah.

"Sekdanya belum tahu juga tuh. Emang kita nilai kita list lah nama-nama Sekda saja. Belum saya belum (ngomong sama Sekda)," ucapnya.
Usulan ini muncul agar semua nama yang diajukan bukan hanya politisi melainkan juga orang pemerintahan.

"Enggak ada urusan Sekda pensiun kita enggak urusan, kita ngomong ini nama dari dalam terus siapa nama dari luar, kita bilang sekda saja," tambah Taufik.

Penunjukkan Saefullah sebagai peserta cawagub dinilai Partai Gerindra karena telah berpengalaman di Pemprov DKI Jakarta. Sejak Juli 2014, Saefullah diangkat menjadI ASN tertinggi di Pemprov DKI Jakarta dengan eselon I-B.

Dia juga dianggap mumpuni karena telah membantu kinerja empat gubernur berbeda dari tahun 2014 lalu. Di antaranya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot Syaiful Hidayat, Sumarsono dan Anies Baswedan.

• Ketua KPK Terpilih Jadi Komjen: Promosi Istimewa bagi Firli

Dari empat gubernur itu, hanya Sumarsono yang berstatus ASN sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dia ditunjuk menjadi Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI karena adanya proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 lalu.

Menanggapi kemunculan empat nama itu, dua petinggi PKS di DKI Jakarta berbeda tanggapan. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Arifin meminta agar Gerindra tak cederai kesepakatan dengan PKS sebelumnya. Respons berbeda disampaikan Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi.

Menurut dia, langkah Gerindra tersebut merupakan dinamika biasa di politik. Suhaimi mengatakan, Gerindra sudah berkomunikasi dengan PKS terkait pengajuan calon alternatif.

Meski demikian, belum ada kesepakatan resmi kedua parpol. "Kan sudah ada itu. Yang jelas Gerindra sudah komunikasi, tapi kan belum definitif kesepakatannya," kata Suhaimi, Jumat (8/11).

PKS sendiri sebelumnya sudah mengusulkan dua nama kadernya sebagai pengganti Sandiaga Uno yakni adalah Ahmad Syaikhu (eks Wakil Wali Kota Bekasi yang kini menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024) dan Agung Yulianto dari kalangan pengusaha.

Menurut Suhaimi, diusulkannya empat nama tersebut merupakan bagian dari dinamika dan perkembangan di dunia politik. "Ya kalau komunikasi kan biasa saja di dunia politik, antara dua partai pengusung saling komunikasi kan melihat perkembangan dan dinamika. Tapi kita masih menunggu hasil dan persisnya siapa yang disepakati," ucapnya

Namun, keputusan tersebut akan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS. Bahkan, bisa saja ada calon lain dari kader PKS. "Yang diajukan itu siapa yang disepakati atau ada yang lain dari PKS, misalnya. Jadi itu masih sebatas komunikasi. Kita harapkan cepat. (Yang menentukan) musyawarah dari tingkat DPP. Pasti ada musyawarahnya," jelas Wakil Ketua DPRD dari PKS ini.

• Surya Paloh Angkat Bendera Perang, Sebut NasDem tak Hanya Pikirkan Koalisi Jokowi

Hingga kini, Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta masih menunggu proses rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) pemilihan Cawagub tersebut. Tata tertib (Tatib) nya juga telah disusun oleh anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 di akhir masa jabatannya.

Namun Rapimgab terpaksa tidak terlaksana karena pemerintah daerah dengan legislator masih fokus pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Namun demikian, kedua partai pengusung yakni PKS dan Gerindra optimis, sebelum pergantian 2019 kursi Wagub DKI telah terisi.

Saefullah Tersenyum

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah tersenyum saat mendengar kabar bahwa dirinya masuk dalam daftar nama cawagub DKI yang diusulkan Partai Gerindra. "Dari senyumnya saja dilihat, seneng apa nggak?," ujar Saefullah berkelakar kepada wartawan pada Jumat (8/11).

Dalam kesempatan itu, Saefullah enggan menjawab saat dihadapkan dua pilihan yakni bakal mengikuti bursa cawagub atau tetap menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai manusia biasa, kata Saefullah, dirinya menyerahkan sepenuhnya itu kepada Yang Maha Kuasa.

"Dari gubernur kan juga amanah dari rakyat pada akhirnya dan saya bekerja sekuat tenaga dengan pikiran yang lurus tidak ada intrik-intrik kepentingan pribadi," kata Saefullah.

"Itu kan baru pihak Gerindra (yang mengusulkan), kan maksimal dua (orang), tapi ini masih ada yang diusulkan jadi empat. Saya nomor ke berapa? Kan masih ada nomor satu dan dua, mungkin itu yang prioritas," imbuhnya.

Menurut Sekda, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang memiliki hak untuk menentukan sosok Cawagub karena berperan sebagai pengusung Anies. Namun selama menjabat sebagai Sekda, Saefullah mengaku tidak pernah diajak komunikasi langsung oleh kedua partai pengusung tersebut mengenai rencana mengisi bangku Cawagub.

"Saya merapat (mendekat) seperti apa? Kan saya bukan orang politik, saya di sini kerja sebagai ASN. Saya nggak bicara soal politknya ke mereka (PKS dan Gerindra) dan tidak pernah ketemu," ucapnya. (Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri)