Camat Bingung, tapi Menteri Desa Ngotot Tak Ada Desa Fiktif

Ada 23 desa di Sultra yang belum terdaftar, baik di Kemendagri maupun Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra).

Camat Bingung, tapi Menteri Desa Ngotot Tak Ada Desa Fiktif
tribun jatim
Abdul halim Iskandar 

Diduga, kata Dolfi, korupsi dana desa di beberapa desa di Kabupaten Konawe, Sultra, itu dilakukan selama tiga tahun (2015 - 2018).

Penggunaan dana dilakukan tanpa prosedur yang benar dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Satgas Dana Desa

Pada pertengahan Maret 2019, Tim Satgas Dana Desa bentukan Kemendes menemukan ada tiga desa di Konawe yang tak punya wilayah, penduduk, kepala desa, dan tak punya struktur organisasi perangkat desa.

Tiga desa itu adalah Desa Ulu Meraka di Kecamatan Lambuya, serta Desa Uepai dan Morehe di Kecamatan Uepai, Sultra.

Hasil cek lapangan menyebutkan, tiga desa itu menerima dana desa sejak 2015. Ini berdasar bukti dokumen penyaluran dana desa di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe.

Temuan ini menunjukkan bahwa sejak 2015, tiga desa fiktif itu telah menerima kucuran dana APBN masing-masing lebih dari Rp 5 miliar.

Kini, tiga desa itu tak diberi lagi dana desa karena tak ada nomor perda tentang pembentukannya. Ini setelah Satgas Dana Desa meminta Menkeu untuk menyetop kucuran dana buat tiga desa itu. 

Hasil pemeriksaan Satgas Dana Desa menyebutkan bahwa ada 23 desa yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah.

Dampak Pemkaran Wilayah

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Sigit Sugiharto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved