Camat Bingung, tapi Menteri Desa Ngotot Tak Ada Desa Fiktif

Hasil cek lapangan menyebutkan, tiga desa itu menerima dana desa sejak 2015. Ini berdasar bukti dokumen penyaluran dana desa di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe.

Temuan ini menunjukkan bahwa sejak 2015, tiga desa fiktif itu telah menerima kucuran dana APBN masing-masing lebih dari Rp 5 miliar.

Kini, tiga desa itu tak diberi lagi dana desa karena tak ada nomor perda tentang pembentukannya. Ini setelah Satgas Dana Desa meminta Menkeu untuk menyetop kucuran dana buat tiga desa itu. 

Hasil pemeriksaan Satgas Dana Desa menyebutkan bahwa ada 23 desa yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah.

Dampak Pemkaran Wilayah

Camat Lambuya, Jasmin mengatakan di wilayah kerjanya memang tak ada Desa Ulu Meraka.

"Saya pernah dengar nama itu. Tapi, selama saya di sini sejak Maret 2019 tak ada desa itu," ujar Jasmin, Jumat (8/11/2019).

Menurut Jasmin, nama Desa Ulu Meraka berada di wilayah Kecamatan Onembute, bukan di Lambuya.

Sebelumnya, Kecamatan Onembute, adalah bagian dari wilayah Kecamatan Lambuya.

Sementara itu, Camat Uepai, Jasman menyebutkan Desa Uepai saat ini telah berubah status menjadi kelurahan.

Ini setelah Uepai mekar menjadi kecamatan, lepas dari Lambuya pada 2003.

Namun, pada 2015, Desa Uepai masih menerima dana desa, padahal statusnya sudah berubah jadi kelurahan.

"Pada saat keluar nama-nama desa penerima dana desa, Desa Uepai masuk dalam daftar penerima," papar Jasman.

Nah, solusinya, dana desa yang masih dikucurkan untuk Uepai akhirnya diberikan ke Desa Tanggondipo di wilayah pemekaran Uepai.

Sementara, mengenai Desa Morehe, saat ini sebagian besar warganya berada di Desa Rawua dan Anggopiu. Namun, pada 2015, desa ini tetap menerima dana desa.