Mendagri Terjunkan Tim Cek Desa Fiktif

Presiden Joko Widodo bersikap tegas terhadap kasus desa fiktif. Jokowi meminta aparat hukum segera menangkap pelaku

Mendagri Terjunkan Tim Cek Desa Fiktif
Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Mendagri Jenderal (Purn) Pol Tito Karnavian ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo bersikap tegas terhadap kasus desa fiktif. Jokowi meminta aparat hukum segera menangkap pelaku pembuat desa fiktif untuk mendapatkan dana desa.

Jokowi Kesal Bunga Kredit Tak Turun-turun

"Kita kejar agar pelaku pembuat desa fiktif itu ditemukan, tertangkap," ujar Joko Widodo di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11).

Menurut Jokowi peluang terciptanya desa fiktif bisa terjadi. Indonesia adalah negara besar yang memiliki 514 kabupaten/kota dan memiliki 74.800 desa. Jokowi mengatakan mengelola desa sebanyak itu tidak mudah.

"Tapi kalau informasi ada desa siluman benar, desanya hanya pakai plang, tapi warganya tidak ada, bisa terjadi," kata Jokowi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerjunkan tim untuk memeriksa langsung informasi keberadaan desa fiktif yang menerima aliran dana desa. Informasi yang beredar adalah lokasi desa fiktif tersebut berada di Konawe, Sulawesi Tenggara.

"Tim kami sudah bergerak ke sana dengan Pemprov (pemerintah provinsi). Ada empat (desa, red) yang diduga fiktif, tidak ada penduduknya diberikan anggaran. Itu kita cek," ujar Tito Karnavian di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/11).

Tito mengatakan pihak Kementerian Dalam Negeri tidak bisa bekerja sendiri dalam menelusuri desa-desa fiktif tersebut karena terdapat lebih dari 70 ribu desa di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri menggandeng pemerinah daerah untuk memeriksa wilayahnya masing-masing.

"Kami kerjasama dengan provinsi, tim gabungan. Bergabung dengan Polda Sulawesi Tenggara," kata mantan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.

Tito juga meminta jajaran kepolisian untuk menindak tegas para pelaku jika terbukti ada desa fiktif dan tetap mendapatkan dana desa. Menurut Tito fenomena ini termasuk tindak pidana korupsi.

10 Cabor Dicoret di PON Papua 2020, Toni Bilang Alasannya Kesiapan Tuan Rumah

"Kalau nanti ada pemalsuan KTP dan lain-lain, fiktif, dikenakan tindak pidana pemalsuan. Tadi saya sudah tekankan kepada Kapolda. Kalau ada korupsi, tindak saja. Setelah itu kita perbaiki sistemnya," tutur Tito.

Halaman
12
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved