Dewan Pengawas KPK Ditetapkan, Ini Permintaan Penting Juru Bicara Febri Diansyah

TRIBUNMANADO.CO.ID - Signal pengesahan Dewan Pengawas KPK oleh Presiden Joko Widodo bakal terwujud.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah berharap dengan kedepannya KPK tetap bisa melakukan pemberantasan korupsi.

Ia juga berharap orang yang dipilih baik menjadi pegawai KPK, pimpinan maupun Dewan Pengawas  adalah orang yang memang memiliki kapasitas dan pengetahuan.

Dan yang paling utama adalah integritas untuk pemberantasan korupsi. 

"Apalagi orang orang yang akan melakukan pengawasan terhadap kerja KPK,"ujarnya dilansir melalui Youtube Kompas TV, Rabu (6/11/2019). 

Febri merasa KPK akan sangat senang diawasi meskipun sebelumnya ada perdebatan mengenai pasal Dewan Pengawas.

• Dewan Pengawas KPK Ditunjuk, Jokowi Tak Tau Perkuat Lembaga Anti Korupsi: Presiden Tidak Paham

Ia menambahkan Dewan Pengawas yang tertera dipasal justru masuk ke wilayah teknis penegakan hukum.

Hal teknis tersebut meliputi perijinan penyadapan dan penyitaan.

Tapi dalam konteks pengawasan sejak dulu KPK senang dan terbuka dengan pengawasan tersebut.

"Jadi intinya harapan KPK kalau ada pemilihan pemilihan pejabat baru apalagi untuk KPK maka aspek integritas dan kapasitas itu menjadi hal yang paling utama," ungkap juru bicara KPK.

• Ahok dan Antasari Terhalang Ini, Begini Cara Jokowi Seleksi Dewan Pengawas KPK

Diketahui sebelumnya Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman, menerangkan penunjukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang  dalam proses.

Presiden Jokowi bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sedang memproses nama-nama tertentu yang diusulkan oleh banyak pihak.

"Terkait nama-nama yang masuk dalam Dewan Pengawas secara khusus tidak ada yang disebutkan," ujarnya dilansir dari Youtube TV One Selasa (5/11/2019).

Ia menambahkan nama-nama yang masuk sudah mendapatkan masukan dan pemerintah juga meminta masukan dari pihak masyarakat.

Mengenai jumlah Dewan Pengawas KPK, Fadjroel mengatakan akan dipilih 5 orang Dewan Pengawas KPK  karena disesuaikan dengan Undang-Undang KPK.