Berita Terkini

Dewan Pengawas KPK Ditunjuk, Jokowi Tak Tau Perkuat Lembaga Anti Korupsi: Presiden Tidak Paham

Kurnia mengatakan, pihaknya tak sependapat dengan Presiden Jokowi yang menganggap bahwa dewan pengawas harus ada untuk mengawasi kinerja KPK

Dewan Pengawas KPK Ditunjuk, Jokowi Tak Tau Perkuat Lembaga Anti Korupsi: Presiden Tidak Paham
(Theresia Felisiani/Tribunnews.com)
Dewan Pengawas KPK Ditunjuk, Jokowi Tak Tau Perkuat Lembaga Anti Korupsi: Presiden Tidak Paham 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kurnia Ramadhana, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Presiden Jokowi tidak memahami memperkuat lembaga anti-korupsi, jika mensahkan Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Kurnia menilai, adanya Dewan Pengawas KPK sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK akan membuat kinerja lembaga antirasuah itu melambat.

"Ketika Jokowi sebut akan melantik dewan pengawas bulan Desember, kami menyimpulkan, Presiden tidak paham bagaimana memperkuat lembaga anti-korupsi," kata Kurnia kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2019).

Kurnia mengatakan, pihaknya tak sependapat dengan Presiden Jokowi yang menganggap bahwa dewan pengawas harus ada untuk mengawasi kinerja KPK.

Sebab, secara teori KPK merupakan lembaga negara yang independen. Di negara mana pun, kata dia, lembaga negara independen tidak memiliki dewan pengawas yang ditunjuk pemerintah.

Perppu UU KPK Hasil Revisi Tak Akan Dikeluarkan, Jokowi Singgung soal Sopan Santun Tata Negara

Ketimbang dewan pengawas, kata dia, justru yang paling penting adalah sistem pengawasan.

"Dan itu (sistem pengawasan) sudah berjalan di KPK dengan adanya deputi pengawas internal dan pengaduan masyarakat," kata Kurnia.

Menurut Kurnia, ICW tidak akan memberi penilaian terhadap sosok yang akan dipilih Jokowi sebagai Dewan Pengawas KPK.

Sebab, secara konsep pembentukan dewan pengawas yang ditunjuk pemerintah sudah dinilai sebagai ketidakpahaman Presiden untuk penguatan KPK itu sendiri.

Dewan pengawas dinilai akan memperlambat kinerja KPK karena dalam UU KPK hasil revisi tersebut dikatakan bahwa setiap tindakan KPK yang bersifat pro justicia harus melalui izin mereka.

Halaman
1234
Editor: Rhendi Umar
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved