Wawancara Eksklusif Menteri Desa: Ada Desa Penduduknya Sudah Tidak Ada

Sehingga kita tidak akan mempertajam masalah. Itu sudah sangat jelas di mana posisinya. Dari telaah kita, ada desa yang memang penduduknya sudah tidak ada.

Jadi bukan hantu dalam artian ada dana ke sana, kemudian desanya sudah tidak. Misal di Jawa Timur yang saya tahu sendiri, dampak lumpur Lapindo ada 5 desa yang memang harus eksodus, harus hilang, dan tidak ada dana desa yang mengalir.

Tetapi pada posisi ini Kementerian Desa lebih kepada memantau melakukan verifikasi dan pelaporan dari pendamping-pendamping desa. Sebagaimana dimaklumi jumlah desa kita 74 ribu. Sementara pendamping desa kita 37 ribu, jadi 1:2 lah rata-rata jadi sampai hari ini kita masih belum bisa mengcover satu desa satu pendamping.

Di desa itu ada pendamping desa, ada penyuluh pertanian, ada PKH penyuluh kesehatan, kemudian PKH di bawah Kemensos, kemudian ada Bhabinkamtibmas. ada Babinsa, nah justru Pak Menko PMK (Muhadjir Effendy) tadi menginginkan bagaimana seluruh potensi yang ada di desa, yang menjadi locus berbagai kegiatan percepatan pembangunan, itu bisa bersinergi.

• Jokowi Bicara KPK, Ahok: Jadi Dewan Pengawas KPK Itu Hoaks

Nah ini yang justru semakin lebih banyak dijadikan pembahasan, karena memang kuncinya di situ. Kalah keroyokan dalam satu permasalahan dikerjakan diselesaikan oleh orang banyak dan di wilayah masing-masing secara sinergis maka akan pasti terjadi percepatan di dalam pembangunan.

Seperti apa desa fiktif?

Salah satu model, salah satu jenis desa yang tidak ada seperti itu. Terus ada lagi karakter desa yang struktur pemerintahannya ada, kemudian penduduknya ada. Tetapi lotus desa itu ada di wilayah sekitar hutan sehingga ketika dilakukan survei tidak ada penduduknya.

Padahal penduduknya lagi kerja di hutan, malam-malam penduduknya balik ke desa itu juga ada model desa seperti itu. Itu laporan yang disampaikan oleh para pendamping desa kepada kita kementerian karena memang ranahnya Kemendes di situ.

Sudah terdeteksi berapa desa yang seperti tadi? Seperti lapindo dan desa yang penduduknya kerja ke hutan?

Ya kalau sekarang ada 15-an lah. Ini kita lagi kaji lebih dalam lagi dalam rangka mendukung Bu Menkeu untuk lebih detail lagi berapa sih desa yang kalau memang ada berapa, di mana, kita lagi menggerakkan meminta kepada pada pendamping desa untuk terus memantau. Karena wilayah kita di situ.

Ada pendamping desa yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah desa, ke depan seperti apa?

Rasionya kita perpadat, jadi jumlah pendamping desa kita akan upayakan penambahan supaya rasionya tidak terlalu besar. Katakan mungkin 1:1 tapi tidak mungkin 1:1,5 atau gimana atau lebih mudah lagi pemantauan kita terhadap penggunaan perencanaan dan pengawasan dana desa.

Dari 15 ini, ada di mana?

Banyak di luar Jawa juga ada.

Paling banyak dimana?