KPK-Polri-Kejaksaan Usut 'Desa Siluman': Mendes Bantah Ada Dana Fiktif

Kepolisian RI ikut angkat bicara adanya temuan dari kementerian keuangan (Kemenkeu) mengenai desa fiktif

KPK-Polri-Kejaksaan Usut 'Desa Siluman': Mendes Bantah Ada Dana Fiktif
antara
Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis (kiri) menjabat tangan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Pertemuan Kapolri dan Ketua KPK bertujuan untuk membahas sinergi dalam pemberantasan korupsi. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kepolisian RI ikut angkat bicara adanya temuan dari kementerian keuangan (Kemenkeu) mengenai desa fiktif alias 'desa siluman' di Indonesia. 'Desa siluman' tersebut ditenggarai ikut andil membuat belanja negara bocor setiap tahunnya.

Tumbuhkan Jiwa Entrepreneur, BI Gelar FesKaBI di Kampus Ini

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya akan menelisik adanya dugaan 'desa siluman' tersebut. Apalagi, kasus desa fiktif pernah juga ditemukan oleh Polda Sultra yang berada di Kabupaten Konawe.

Diketahui saat ini, Polda Sultra telah memeriksa sebanyak 60 orang saksi terkait desa fiktif di Kabupaten Konawe. Mayoritasnya ialah kepala desa namun belum ada satupun yang ditetapkan tersangka.

"Jelas kita akan melakukan upaya-upaya proses penegakan hukum tetapi kita koordinasi dan sinergi dengan lembaga penegak hukum tersebut," kata Iqbal, Selasa(5/11).

Nantinya, kata Iqbal, Polri akan melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya mengenai temuan tersebut."Prinsipnya Kepolisian RI akan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain. ada Kejaksaan, ada KPK," pungkasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menggandeng aparat kepolisian terkait pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut ada 'desa siluman' meminta sejumlah anggaran kepada pemerintah pusat.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan pihaknya telah menerjunkan penyidik KPK yang berada di wilayah tersebut untuk ikut mengusut dugaan kasus permintaan dana 'desa siluman'.

Sejak Januari hingga September Sudah 83 Kasus DBD, Dinkes Imbau Jumat Bersih Harus Ditingkatkan

"KPK sudah kerja sama dan sudah disidangkan Koordinator Wilayah KPK sudah bekerja sama dengan aparat Penegak hukum (APH) setempat (kabupaten Konawe)," ujar Syarif.

Menurut Syarif, lembaga antirasuah akan mengikuti proses pengungkapan kasus tersebut yang telah ditangani oleh kepolisian hingga sampai ada putusan tetap dari pengadilan. "(KPK) memastikan kasusnya ditindaklanjuti sampai putus dan berkekuatan hukum tetap," kata Syarif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan ada desa yang tidak berpenghuni tetapi dapat anggaran pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Sri Mulyani menjelaskan, 'desa siluman' tersebut tidak berpenghuni karena memang tidak terdaftar sebelumnya, namun belum diketahui siapa yang membuatnya.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved