Ahok Ajarkan Anies Cara Gunakan E-Budgeting DKI Jakarta: Dimasukan dari Awal, Mudah Kontrolnya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Polemik Anggaran Rp 82.8 miliar DKI Jakarta untuk lem aibon dan pulpen menjadi terus perbincangan hangat hingga saat ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) ikut menanggapi situasi ini.

Menurut Ahok rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran seharusnya sudah disusun dan dimasukan ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta.

Dengan demikian, anggaran seluruh komponen itu mudah dikontrol.

"Harus (dimasukan) semasa dari awal dan jadi mudah kontrolnya," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.

• Ima Mahdiah, Mantan Ajudan Ahok Menawarkan Diri Bantu Anies Baswedan Sisir Usulan Anggaran KUA-PPAS

Sebab, rincian komponen ini sudah dimasukan ke dalam sistem e-budgeting.

Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikan (mark up).

"Bisa tahu beli apa saja, dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua tidak bisa asal masukkan," kata Ahok.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan sebelumnya mengakui, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 tanpa menyusun rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran.

KUA-PPAS merupakan cikal bakal rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

• Anies dan Ahok Adu Argumen: Warisan BTP Tidak Pintar vs Itu Pencegah Para Koruptor, Mana yang Benar?

Mahendra mengatakan, prosedurnya adalah komponen riil anggaran baru disusun setelah dokumen KUA-PPAS ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).

Sementara dalam sistem e-budgeting, sebelum penyusunan KUA-PPAS wajib ada detail  komponen anggaran agar komponen itu bisa dianggarkan dalam APBD yang disahkan.

Karena itu, setiap SKPD menyusun komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran riil yang dibutuhkan untuk 2020.

"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," tutur Mahendra, Rabu kemarin.

Djarot Duga Mata Anggaran 82,8 Miliar DKI Jakarta Telah Disengaja: Itu Bodoh Banget

Pemerintah DKI Jakarta tengah menjadi sorotan dengan anggaran fantastis lem aibon dan pulpen Pemprov DKI.

Anggaran tersebut mencapai Rp 82.8 miliar hingga menjadi perbincangan netizen di jagad Twitter.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat angkat bicara soal polemik anggaran tersebut.

Djarot menyangsikan apabila disebutkan ada kesalahan pengetikan dalam memasukan mata anggaran ke dalam APBD.

Menurut dia, mata anggaran yang menjadi polemik, yakni Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aica Aibon, tidak mungkin tidak disengaja.

"Kalau tidak disengaja, itu bodoh banget. Tentunya itu ada faktor kesengajaan," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

• Ahok Bilang Sistem e-Budgeting Baik Jika Tidak Mikir Maling, Anies Tutup Website DKI

Djarot mengatakan, seandainya ia masih duduk di kursi Gubernur DKI Jakarta, sejak awal anggaran disusun, ia akan memastikan bahwa anggaran seperti lem Aibon itu tidak akan lolos.

Salah satu caranya adalah, Djarot mengundang stakeholder yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran.

Dengan demikian, pihaknya dapat meniminalisasi masuknya mata anggaran yang berpotensi tak tepat sasaran.

"Kalau di anggaran aneh-aneh, bukannya hanya disisir. Disisir itu kan gede-gede ya. Yang penting itu, zaman saya dulu itu namanya serit, kecil-kecil," lanjut dia.

Diberitakan, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam anggaran alat tulis kantor pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran ( KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Hal itu jadi soroton publik setelah anggaran itu viral di media sosial setelah dibongkar Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Selasa (29/10/2019) tengah malam.

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati menyebut, anggaran sebesar Rp 82 miliar itu muncul karena ada kesalahan pengetikan.

"Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki," kata Susi Nurhati saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/10/2019) malam, seperti dikutip Antara.

Susi menyatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat itu, item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja.

Jawaban Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara terkait anggaran belanja alat tulis kantor yang diusulkan dalam rancangan KUA-PPAS 2020.

Dilansir dari kanal YouTube Tvonenews, (31/10/2019).

Anies Baswedan memberikan alasan mengenai anggaran yang jumlahnya bisa terlampaui cukup tinggi.

• Anggaran Lem Aibon DKI Jakarta Disorot, E-Budgeting Ahok Disalahkan Anies, KPK Memuji

"Misalnya nilainya Rp 35 miliar lalu terdapat komponen yang harus di isi dan apabila komponen tersebut ada maka dapat dimasukkan," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta mengatakan ketika komponen belum tersedia maka tetap mencari yang dapat dimasukkan yang terpenting totalnya mencakup Rp 53 miliar.

Seperti yang dikatakan Anies, berdasarkan sistem manajemen anggaran, perencanaa RKPD harus menyertakan komponen kegiatannya.

Kasus kejanggalan pada anggaran APBD DKI Jakarta membuat warganet melontarkan kritik kepada Anies dan membandingkan dengan Jakarta pada masa pemerintahan Ahok. (Kolase Instagram @willsarana, WARTA KOTA/Angga)
Menurutnya komponen tersebut nantinya akan dibahas di DPRD.

Dari pembahasan tersebut nantinya komponen dimasukkan kemudian dikoreksi.

Sistem seperti ini memaksa para perencana memasukkan komponen di saat belum tentu ada komponennya dan tidak dilakukan pengecekan.

Anies menyebut ada alasan tersendiri sampai akhirnya anggaran bermasalah seperti pembelian lem aibon senilai Rp 82 miliar bisa terjadi.

Dia menjelaskan, dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau draf sebelum KUA-PPAS, hanya tercantum nama kegiatan dan dana yang diperlukan, tidak sampai ke komponen kebutuhan.

"Ini adalah sistem yang sudah digital tapi saya istilah kan tidak smart," ujar Anies Baswedan

Menurut Anies karena dia tidak melakukan pengujian atas data yang dimasukkan.

Bahkan, Anies menganggap kejadian serupa juga kerap terjadi sejak sistem ini dibuat.

Ia mengaku hanya menerima sistem e-budgeting ini dan masih menuai masalah yang sama.(*)

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL:

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Ahok: Detail Anggaran Harus Dimasukkan dari Awal, Jadi Mudah Kontrolnya