Ima Mahdiah, Mantan Ajudan Ahok Menawarkan Diri Bantu Anies Baswedan Sisir Usulan Anggaran KUA-PPAS

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ima Mahdiah sempat menawarkan diri membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyisir anggaran.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah mengaku, pihaknya sempat menawarkan diri membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyisir anggaran yang diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Pasalnya, pengawasan yang ketat harus dilakukan dalam penyusunan anggaran untuk menghindari adanya penggelembungan dana.

"Kemarin kita (Fraksi PDI) menawarkan ke pak Anies kalau memang TGUPP enggak bisa menyisir, kami bantu untuk itu," ucapnya, Kamis (31/10/2019).

Meski demikian, ia mengaku, sampai saat ini mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu belum memberi jawaban atas tawaran yang diajukan Fraksi PDIP itu.

"Belum, belum ada jawaban," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Seperti diketahui, usulan anggaran yang diajukan Pemprov DKI dalam draf rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) mendapat sorotan dari banyak pihak.

• Pemeran Rio, Dylan Carr Pemain Sinetron Anak Langit Alami Kecelakaan

• PERINGATAN Dini BMKG Hari Ini Jumat 1 November 2019, Gelombang Tinggi, Angin Kencang dan Hujan Petir

• Alfin Lestaluhu Pemain Timnas U-16 Indonesia Meninggal Dunia

Gubernur Anies pun menyebut, banyaknya angka-angka aneh dalam usulan anggaran ini lantaran ketidakmampuan sistem e-Budgeting dalam melakukan verifikasi secara otomatis.

Menurutnya, meski telah berbasis digital, namun sistem penganggaran yang digunakan Pemprov DKI masih memiliki banyak kelemahan.

"Ini ada problem siatem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart. Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan dan verifikasi," ucapnya, Rabu (30/10/2019).

Untuk itu, seringkali jajaran Pemprov DKI harus kembali menyisir usulan anggaran yang telah dimasukan ke dalam sistem.

"Ini sistem digital tapi masih mengandalkan manual sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan ketika menyusun RKPD di situ diturunkan bentuk kegiatannya," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

• Sosok Dua Putra Idham Azis, Ikuti Karier sang Ayah, Keduanya Jadi yang Terbaik pada Penerimaan Akpol

• Tolong Dicek, Bangunan Sekolah Jadi Tempat Mabuk Siswa Bersama Sopir

Untuk diketahui, e-Budgeting yang digunakan Pemprov DKI saat ini merupakan peninggalan Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu.

E-Budgeting ini adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.

Saat itu, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang pertama kali menerapkan sistem penganggaran ini secara penuh.

Sistem ini pun diyakini mampu meminimalisasi korupsi dan menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun sempat memberikan pujian terhadap sistem yang diwariskan Ahok ini lantaran masyarakat bisa ikut melalukan kontrol dan koreksi terhadap anggaran DKI Jakarta.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com