Anies dan Ahok Adu Argumen: Warisan BTP Tidak Pintar vs Itu Pencegah Para Koruptor, Mana yang Benar?

TRIBUNMANADO.CO.ID - Polemik dana anggaran Lem Aibon menjadi perbincangan publik saat ini.

Dana anggaran Lem Aibon dipertanyakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut sistem digitalnya tidak seperti yang diharapkan. 

Diketahui sistem digital yang digunakan itu adalah program petahana ibu kota sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.  

Atas hal tersebut, Ahok BTP memberi balasan menohok soal pernyataan Anies Baswedan.   

Dikutip dari Tribunnews.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kesalahan anggaran lem aibon disebabkan adanya kesalahan sistem digital. 

Adapun biasanya Pemrov DKI mengunggah seluruh usulan anggaran dalam link website http://apbd.jakarta.go.id.

“Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system. Dengan sistem itu, maka akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah. “Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Itu tinggal dibuat algoritma saja, if itemnya itu jenisnya aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harusnya ditolak itu sama sistem," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. 

Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, maka tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi. Anies mengaku tak ingin sistem ini terus berlangsung hingga menjadi warisan gubernur selanjutnya.

Atas permasalahan ini kata Anies, pihaknya belum akan membuka atau mengunggah rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pada situs web apbd.jakarta.go.id.

Anies mengaku khawatir jika diunggah dan dilihat publik akan menimbulkan keramaian.

“Justru karena ada masalah masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian padahal tidak akan dieksekusi,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Anies mengatakan, akan mengunggah anggaran kegiatan Pemprov DKI saat pihaknya dan DPRD telah rampung membahas anggaran APBD 2020. “Tidak (akan upload), kalau upload-nya itu bersamaan dengan DPRD,” kata Anies.