Polemik Rancangan APBD DKI 2020

Wali Kota Jakbar Berbenah dari Kasus Lem Aibon, Minta Anak Buahnya Lebih Teliti Menyusun Anggaran

Ke depan, Rustam menginginkan agar UKPD dan SKPD di Pemkot Jakbar turut serta mengoreksi anggaran.

Wali Kota Jakbar Berbenah dari Kasus Lem Aibon, Minta Anak Buahnya Lebih Teliti Menyusun Anggaran
KOMPAS.com/BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJAR
Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi di Kantor Kejaksaan Jakarta Barat, Rabu (30/10/2019). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Polemik Rancangan APBD DKI 2020 khususnya poin terkait pembelanjaan lem Aibon menuai komentar dari beragam publik.

Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi meminta kepada semua jajarannya di Pemerintah Kota Jakarta Barat agar lebih teliti dalam menyusun anggaran.

Hal ini belajar dari temuan usulan anggaran lem aibon yang mencapai Rp 82,8 Miliar.

"Harus diawasi secara ketat dan berjenjang mulai dari eselon terendah sampai dengan eselon tertinggi di satu unit OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Koordinator bidang harus bertanggung jawab atas usulan di bawah koordinasinya," kata Rustam kepada wartawan, Kamis (31/10/2019).

Ke depan, Rustam menginginkan agar UKPD dan SKPD di Pemkot Jakbar turut serta mengoreksi anggaran.

Bukan hanya menerima beres apa yang diusulkan oleh para jajaran.

"Jangan semua pekerjaan tersebut diserahkan kepada anak buah, sementara pimpinan hanya tinggal tanda tangan saja," ucap Rustam.

Larangan Bercadar di Instansi Pemerintah: MenPAN-RB Sebut Tak Langgar Aturan ASN

Polisi Lakukan Rekonstruksi Kasus Perampokan yang Menewaskan 2 Orang

Tunggal Putri Bikin Kejutan, Lima Wakil Indonesia Melangkah ke Perempat Final Macau Open

"Apalagi semua pekerjaan itu diserahkan dan dipercayakan kepada operator saja, sudah pasti hasilnya seperti yang terjadi selama ini. Jadi kata kuncinya adalah kontrol dan kendali pimpinan secara berjenjang," tambah Rustam.

Sebelumnya, Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat Agus Ramdani membenarkan bahwa anggaran mengenai lem aibon sebesar Rp 82,8 Miliar dalam dokumen rancangan  KUA-PPAS 2020 sifatnya hanya sementara sampai RKAS diinput sekolah.

Agus juga menjelaskan pihaknya menginput data sesuai dengan pagu anggaran atau alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja Sudin Pendidikan Jakarta Barat yakni sebesar Rp 82,8 Miliar.

Halaman
12
Editor: Gryfid Talumedun
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved