Larangan Bercadar di Instansi Pemerintah: MenPAN-RB Sebut Tak Langgar Aturan ASN

Pembahasan mengenai pengggunaan niqab atau cadar di kalangan instansi pemerintahan masih terus bergulir

Larangan Bercadar di Instansi Pemerintah: MenPAN-RB Sebut Tak Langgar Aturan ASN
(Tribunnews.com)
Fachrul Razi merupakan Menteri Agama yang berlatar belakang militer 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Pembahasan mengenai pengggunaan niqab atau cadar di kalangan instansi pemerintahan masih terus bergulir, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyebut, larangan hanya untuk di lingkungan instansi pemerintah. Dan larangan itu dianggap tak langgar aturan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Ditemui usai menghadiri rapat koordinasi dengan para menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10), Fachrul Rozi mempersilakan bagi para perempuan yang ingin mengenakan cadar, namun tidak di lingkungan instansi pemerintahan.

Tunggal Putri Bikin Kejutan, Lima Wakil Indonesia Melangkah ke Perempat Final Macau Open

"Nggak, cadar itu tidak ada dasar hukumnya di Alquran maupun hadits, dalam pandangan kami, tapi kalau orang mau pakai silakan," ujar Fachrul.
Menurutnya, penggunaan cadar bukan merupakan tolok ukur tinggi atau rendahnya sisi ketakwaan seseorang. "Dan itu bukan ukuran ketakwaan orang, bukan berarti kalau sudah pakai cadar takwanya udah tinggi, (belum tentu) udah dekat Tuhan. Silakan aja (kalau mau pakai)," tegas Fachrul.

Namun ia menuturkan bahwa akan ada peraturan baru terkait penggunaan atribut yang dianggap tidak sesuai. Termasuk, aturan untuk membuka helm bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tamu yang mengendarai motor saat memasuki lingkungan pemerintahan.

"Tapi saya dengar akan keluar aturan di lingkungan instansi pemerintah, termasuk tidak boleh pakai helm, (harus) buka, harus kelihatan jelas (saat masuk instansi pemerintah). Saya kira betul lah untuk keamanan," pungkas Fachrul.

Sehari sebelumnya, Menag Fachrul Rozi menyampaikan pihaknya berencana membuat larangan penggunaan cadar atau niqab di lingkungan instansi pemerintah karena alasan keamanan. Rencana itu muncul setelah kejadian penusukan Wiranto saat masih menjabat Menkopolhukam dan semakin banyaknya pengguna niqab yang menganggap hal itu sebagai indikator keimanan.

Potret Keakraban Menhan Prabowo Bersama Panglima TNI dan Budi Gunawan Jelang Rapat Bareng Jokowi

Fachrul mengatakan, rencana itu masih dalam kajian. Namun aturan itu sangat mungkin direkomendasikan Kemenag atas dasar alasan keamanan.

"Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu," kata Fachrul dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10). Namun dia menegaskan tak pernah berpikir untuk melarang penggunaan cadar di muka umum.

Di tempat yang sama, rencana Menag itu mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. Bahkan, menurut Muhadji, penggunaan cadar pada pegawai pemerintah dapat mengganggu jalannya pelayanan publik.

"Saya kira itu ada baiknya itu kalau ditertibkan. Karena cadar itu memang untuk tugas-tugas pelayanan mengganggu kan. Masak mau ngomong dengan orang-orang kemudian harus dibuka, kan juga nggak etis lah," tambah Muhadjir yang mantan Mendikbud di kantornya.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved