Polemik Lem Aibon
Anies dan Ahok Adu Argumen: Warisan BTP Tidak Pintar vs Itu Pencegah Para Koruptor, Mana yang Benar?
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kesalahan anggaran lem aibon disebabkan adanya kesalahan sistem digital. Ahok beri balasan!
Penulis: Frandi Piring | Editor: Frandi Piring
Anies mengaku dirinya akan lebih fokus untuk melakukan penyisiran dan koreksi secara internal sehingga data itu tak akan dibuka ke publik saat ini. (Tribunnews.com/Kompas.com)
• Anggaran Lem Aibon Capai Rp 82,8 Miliar, Ini Tanggapan KPK, Menteri Tito Karnavian, Anies Baswedan
Tanggapan Ahok Terkait Pernyataan Anies Baswedan
Pernyataan kesalahan sistem e-budgeting itu akhirnya direspons oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Ahok menilai sistem e-budgeting atau penggaran elektronik justru menjaga transparansi anggaran.
Bahkan masyarakat bisa tahu, Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan bisa mengusulkan pembelian lem aibon Rp 82,8 miliar dan dan pulpen Rp 123 miliar.

“Yang pasti karena e-Budgeting, semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) DKI (untuk apa saja). Bahkan bisa dapatkan data dari pembelian pulpen, lem aibon, sampai UPS (uninterruptible power supply),” ujar Ahok kepada wartawan pada Kamis (31/10/2019).
Menurut dia, saat sistem itu berjalan di kepemimpinannya, e-budgeting beroperasi dengan baik.
Pihak yang melakukan input data itu tidak memiliki niat untuk mark up atau meningkatkan pagu anggaran.
“Apalagi maling, jadi untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata yaitu transparansi dengan sistem yang ada,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ahok enggan menanggapi pertanyaan Anies yang menilai sistem e-Budgeting warisannya tidak smart atau pintar.
Dia berdalih, karena sudah terlalu lama mendekam di Mako Brimob Polda Metro Jaya sehingga dia tidak begitu pintar untuk memahami sistem e-Budgeting.
“Kalau aku sudah lupa, mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob. Aku sudah nggak mau komentar,” ungkapnya. (TribunMedan.com)
Melihat tanggapan kedua tokoh DKI Jakarta itu, polemik Lem Aibon adalah permasalahan yang harus diselesaikan untuk kesejahteraan warga ibu kota.
Mencari solusi adalah tanggung jawab pemimpin daerah, semoga masalah bisa cepat selesai dan kondisi kembali aman terkendali untuk seterusnya.
Dan juga melibatkan dukungan dari para jajaran pemerintah yang bertanggung jawab terkait masalah anggaran Lem Aibon di DKI Jakarta.